Pokok-Pokok Pemikiran untuk Undang-Undang Konvergensi Indonesia

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dunia TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah dunia yang terus berkembang. Berbagai penemuan yang terus ada hingga saat ini menunjukkan bahwa perkembangan TIK tidak pernah berhenti. Dahulu kala orang masih menggunakan kode asap, surat untuk berkomunikasi jarak jauh, kemudian muncul penemuan teknologi telegram, disusul oleh radio, telefon, televisi, komputer dan lain-lain. Perkembangan ini menjadi salah satu faktor yang dapat memacu perekonomian suatu negara, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur TIK agar Indonesia tidak menjadi “korban” dari perkembangan TIK.

Saat ini berbagai teknologi yang pada awalnya terpisah, semakin mengerucut menjadi satu sebagai akibat perubahan dan perkembangan teknologi sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1. Semakin banyak perangkat pengguna yang memiliki sifat multifungsi. Contohnya saat ini  untuk menonton televisi atau mendengarkan radio, seseorang dapat melakukan itu semua dengan handphone yang sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk menelefon. Pengerucutan ini tentunya tidak hanya di sisi perangkat pengguna, sistem di sisi operator pun mengalami hal yang sama, perkembangan di bidang transport yang menjadi serba IP membuat suatu node MPLS (Multiprotocol Label Switching) dapat dipergunakan untuk mengangkut trafik suara, SMS, MMS, VAS  dan data. Pengerucutan yang sedang terjadi ini disebut konvergensi. Konvergensi menyebabkan perubahan radikal dalam penanganan, penyediaan, distribusi dan pemrosesan seluruh bentuk informasi baik visual, audio, data dan sebagainya (Preston, 2001).

Gambar 1.1. Konvergensi

Gambar 1.1. Konvergensi.

Akibat perkembangan teknologi yang sudah menuju ke arah konvergensi maka pasar dan operator juga sudah menuju ke arah konvergensi. Peraturan-peraturan yang berlaku tentunya juga harus menyesuaikan dengan teknologi yang diatur agar perkembangan teknologi yang terjadi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin menjadi hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Peraturan, operator dan pasar adalah tiga hal yang saling mempengaruhi satu sama lain sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1.2.

Gambar 1.2. Regulator-Operator-Pasar.

Gambar 1.2. Regulator-Operator-Pasar.

Peraturan yang saat ini berlaku memerlukan perubahan dan penyempurnaan dalam menghadapi era konvergensi TIK. Pemerintah, operator, vendor dan seluruh lapisan masyarakat termasuk mahasiswa perlu memberikan masukan berupa pokok pikiran yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merancang undang-undang konvergensi.

2. Data & Informasi

2.1 TIK di Indonesia

Untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik, pengalaman masa lampau harus dijadikan pijakan untuk pembelajaran. Hal ini berlaku pula pada peraturan di era konvergensi yang akan datang. Dalam perjalanannya, pemerintah telah memberlakukan beberapa peraturan yang mengatur TIK di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi.

Dibidang telekomunikasi, peraturan-peraturan yang pernah diberlakuan oleh pemerintah Indonesia antara lain adalah:

  • UU Pos dan Telekomunikasi No. 5 tahun 1964. Merupakan undang-undang monopoli dimana PN. POSTEL diberi kewenangan menyediakan pelayanan pos & telekom, nasional dan internasional. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, Indonesia menggunakan peraturan perundangan warisan Belanda seperti ICW (Indische Comptabiliteits Wet) dan IBW (Indische Bedrijfs Wet).
  • PP No.29/1965 dan PP No. 30/1965. Peraturan ini menetapkan bahwa PN Telekomunikasi adalah perusahaan negara yang berwenang dalam pelayanan telekomunikasi nasional dan internasional.
  • PP No.21 tahun 1974. Peraturan ini menetapkan bahwa status PN. Telekomunikasi berubah menjadi PERUMTEL.
  • UU No. 3 tahun 1989. Merupakan undang-undang telekomunikasi yang melepaskan pelayanan jasa non-dasar secara penuh ke pada swasta (Badan Lain) dan pelayanan dasar bisa dikelola swasta atas dasar kerjasama dengan BUMN (Badan Penyelenggara). Pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk mendanai seluruh sarana telekomunikasi sehingga demi mempercepat perkembangan telekomunikasi di Indonesia, pemerintah membuka pintu bagi pihak swasta untuk ikut berperan dalam dunia telekomunikasi Indonesia. Pada saat itu negara-negara tetangga bahkan Eropa masih memegang monopoli, kecuali Inggris.
  • PP No.25 tahun 1991. Peraturan yang meningkatkan status PERUMTEL menjadi PT. Pesero Telekomunikasi (Telkom). Seluruh saham masih dipegang pemerintah tetapi terbuka untuk dijual ke swasta.
  • Kepmen No. KM.6/PT.102/MPPT-95. Pada Keputusan Menteri ini, diputuskan bahwa ada duopoli untuk pelayanan hubungan internasional yaitu Indosat dan Satelindo terhitung sejak Januari 1996 hingga tahun 2004. Selain itu diputuskan juga bahwa Telkom memonopoli pelayanan dasar domestik lokal selama 15 tahun dan pelayanan dasar jarak jauh  (jaringan kawat dan nir-kawat) selama 10 tahun.
  • UU No. 36 tahun 1999. Undang-undang ini menghapus monopoli yang diberikan kepada badan usaha tertentu dan mendorong terbentuknya iklim persaingan bebas di sektor telekomunikasi Indonesia sebagai akibat dari bergabungnya Indonesia di  WTO (World Trade Organization). Dalam kesepakatan dengan WTO, telah diatur bahwa telekomunikasi telah berubah statusnya dari utilitas menjadi komoditas sehingga perlu dilakukan perubahan struktur telkeomunikasi dari monopoli ke persaingan. Pada undang-undang ini, tidak dikenal lagi jaringan dasar dan non-dasar, namun pembedaan yang dikenal adalah antara penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi. UU No. 36 tahun 1999 juga mengatur kewajiban dan kewenangan operator baru dan operator lama dalam interkoneksi, sehingga pelanggan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Akibat dari diberlakukannya undang-undang ini sangatlah besar, teledensitas di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.1.
Gambar 1.2. Regulator-Operator-Pasar.

Gambar 1.2. Regulator-Operator-Pasar.

TIK tidak hanya mencakup bidang telekomunikasi saja, namun mencakup bidang lain juga seperti penyiaran dan internet. Regulasi yang mengatur penyelenggaraan TIK masih bersifat masing-masing dan terpisah, yaitu :

  1. Permen KOMINFO No.1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
  2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
  3. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
  5. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.

Peraturan-peraturan di atas mengatur ekosistem telekomunikasi, penyiaran dan internet secara terpisah, belum menjadi suatu kesatuan. Padahal operator, vendor, penyedia konten dan masyarakat penggunanya sudah mulai membaur menjadi suatu kesatuan sehingga batas-batas antara ekosistem telekomunikasi, ekosistem penyiaran, ekosistem internet sudah semakin mengecil dan pada suatu saat akan hilang.

Dalam bidang internet, operator yang bermain di sana pada awalnya adalah ISP (Internet Service Provider) seperti bizz.net, bolehnet, angkasa.net, asiakom.net dan lain-lain. Namun saat ini operator dari bidang telekomunikasi, seperti XL, Telkomsel, Indosat dan lain-lain, sudah meramaikan persaingan di bidang internet. Para operator telekomunikasi menawarkan layanan berlangganan internet melalui jaringan yang dimiliki dengan harga yang bersaing. Operator telekomunikasi masuk ke ranah operator internet karena perkembangan trend yang saat ini semakin menuju ke arah layanan yang serba data. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.2, layanan operator telekomunikasi tradisonal seperti suara dan SMS akan semakin menurun pertumbuhannya, SMS mulai dapat tergantikan oleh layanan konten chatting yang berjalan di atas platform komunikasi data seperti Yahoo Messeger, Line, Facebook Chat, Whatsup. Sementara itu layanan suara tradisional berpotensi tergantikan oleh layanan VoIP yang saat ini sudah mulai diberikan oleh Google Talk, Friend Caller, Fring, Viber. Sama seperti layanan konten chatting, VoIP juga berjalan di atas platform komunikasi data.

Gambar 2.2. Kurva S Layanan Komunikasi.

Gambar 2.2. Kurva S Layanan Komunikasi.

Dalam bidang penyiaran, operator yang bermain di sana adalah stasiun televisi – stasiun televisi, baik lokal maupun nasional. Seiring dengan berkembangnya teknologi TIK, layanan penyiaran televisi yang dahulu hanya dapat disaksikan melalui televisi saja, saat ini sudah mulai dapat disaksikan di telefon genggam, laptop atau komputer desktop dengan menggunakan layanan komunikasi data yang diberikan oleh ISP. Stasiun televisi seperti ANTV sudah mulai menggeser fokus bisnis mereka menjadi ke arah penyedia konten bersaing dengan para penyedia layanan konten lain yang lebih dahulu ada, konten yang akan diproduksi oleh ANTV adalah konten penyiaran seperti sinetron, kuis, realitas, berita dan lain-lain, namun tidak menutup kemungkinan ANTV juga akan memproduksi konten yang lebih interaktif di masa depan, tentunya semua itu bergantung dari perkembangan konvergensi yang harus diatur dengan baik oleh pemerintah. Tidak hanya ANTV, stasiun televisi lain tentunya harus mengeksekusi startegi-streategi masing-masing dalam menghadapi era konvergensi agar dapat bertahan di masa depan.

Peraturan-peraturan TIK yang saat ini diterapkan, dirancang oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika yang sebenarnya dipimpin oleh 1 menteri yang sama dengan struktur organisasi seperti ditunjukkan pada gambar 2.3. Di dalam struktur organisasi tersebut, badan yang mengatur telekomunikasi dan penyiaran masih terpisah. Pembahasan mengenai perlunya penyatuan badan tersebut masih diperdebatkan dan belum terputuskan. Sebagai regulator TIK di Indonesia, Kementrian ini juga harus memiliki pendelegasian tanggung jawab yang tepat dan sesuai dengan konvergensi, karena di sama depan nanti apa yang mereka akan atur adalah ekosistem TIK yang konvergen.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kominfo.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kominfo.

Dalam mengatur ekosistem TIK, kementrian juga dibantu oleh BRTI dan KPI. adalah sebuah lembaga yang berfungsi sebagai badan regulator telekomunikasi di Indonesia, sementara itu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Kedua lembaga ini sama-sama berfungsi melakukan pengawasan akan penyelenggaraan layanan masing-masing bidang. Namun bidang yang diawasi sudah semakin membaur dari hari ke hari, tentunya diperlukan perubahan-perubahan juga pada kedua lembaga ini.

 2.2 TIK di Negara Lain

Era konvergensi tidak hanya akan dialami oleh Indonesia, namun negara-negara lain di dunia juga akan menghadapi era konvergensi. Setiap negara tentunya memiliki badan, peraturan beserta sanksi masing-masing.

2.2.1 Amerika Serikat

Di Amerika Serikat TIK diawasi oleh lembaga NTIA dan FCC. NTIA berfungsi sebagai penasihat utama kepada Presiden dalam isu kebijakan ICT seperti halnya manajer Federal spektrum. FCC di sisi lain bertanggung jawab langsung kepada Kongres dan dibebankan mengatur ICT antar negara melalui radio, televisi, satelit, wire dan kabel. Keputusan FCC tidak memerlukan persetujuan NTIA. Mengingat tanggung jawab ganda mereka untuk mengatur spektrum, mereka harus mampu bekerjasama. Instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam kebijakan dan regulasi ICT adalah

  • Departemen Kehakiman apabila ada masalah yang berhubungan dengan kebijakan anti-trust dan merger
  • Perwakilan Dagang Amerika Serikat dalam hal perjanjian perdagangan
  • State Department karena apabila masuk ke dalam perjanjian internasional
  • Federal Trade Commission (FTC) yang berkaitan dengan isu-isu perlindungan konsumen.

Namun, lembaga yang utama dalam hal kebijakan dan otoritas untuk telekomunikasi dan penyiaran bagian dari sektor ICT terletak bersama-sama di tangan NTIA dan FCC.

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat sudah memiliki peraturan yang mengatur pasar sekunder dalam TIK yaitu pasar yang melakukan penjualan lisensi dan penyewaan frekuensi sehingga terdapat istilah broker spektrum, spektrum diperlakukan hampir seperti saham walaupun pada hakikatnya spektrum adalah salah satu sumber daya terbatas dalam TIK. Pasar sekunder inilah yang pada era konvergensi nanti akan didorong untuk semakin berkembang oleh FCC. Selain pasar sekunder, FCC juga berusaha untuk mendorong inovasi dan investasi agar TIK di negara mereka dapat maju dengan pesat sehingga perekonomian Amerika Serikat juga ikut maju tanpa mengorbankan ketahanan nasional dan keamanan publik. Hal tersebut tertuang dalam rencana strategis FCC periode 2012 sampai dengan 2016. Mereka sudah memiliki perencanaan matang yang disampaikan kepada publik.

 2.2.2 Inggris

Sejak tahun 2001, pemerintah Inggris sudah mulai mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi era konvergensi. Salah satunya adalah dengan menggabungkan 5 badan regulator telekomunikasinya yaitu: Broadcasting Standard Commision (BSC), Indepedent Television Commision (ITC), Office Of Telecommunication (Oftel), Radio Authority dan Radiocommunication Agency (RA) menjadi Office of Communication (Ofcom) dengan payung hukum the Ofcom Act 2002. Badan regulator telekomunikasi di Inggris menjadi 1 dengan nama Ofcom (Office of Communications).

Ofcom bertanggung jawab kepada parlemen Inggris dan terlibat dalam memberikan saran dan pengaturan beberapa aspek yang lebih teknis dari regulasi, melaksanakan dan menegakkan hukum. Parlemen Inggris mengeluarkan Communication Act Tahun 2003  sebagai dasar hukum dari beroperasinya Ofcom sekaligus sebagai undang-undang konvergensi yang dengan tegas menetapkan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh Ofcom.

Walaupun telah mengeluarkan Communication Act Tahun 2003 sebagai undang-undang konvergensi, parlemen Inggris tidak menghapus undang-undang TIK lainnya, melainkan melakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang tersebut agar dapat lebih diaplikasikan di era konvergensi. Secara keseluruhan, OFCOM melaksanakan tugas-tugasnya dengan berdasarkan pada Communications Act 2003, Broadcasting Act 1990 (Amended), Broadcasting Act 1996 (Amended), The Wireless Telegraphy Act 1949 (Amended), The Marine and Broadcasting Offences Act 1967 (Amended), The Wireless Telegraphy Act 1998 (Amended) and The Telecommunications Act 1984 (Amended).

Terhitung sejak bulan April tahun 2010, Ofcom mempunyai tugas dan tanggung jawab yang baru karena pemerintah Inggris mengeluarkan peraturan baru yaitu Digital Economy Act. Peraturan tersebut memerintahkan Ofcom untuk melakukan fungsi regulator terhadap bidang-bidang berikut:

  • Pelanggaran Hak Cipta
  • Penilaian infrastruktur
  • Lisensi radio
  • Pelayanan konten publik untuk seluruh platform
  • Penarikan biaya dan penegakan peraturan untuk lisensi nirkabel

Selain tugas-tugas yang telah disebutkan di atas, ada beberapa hal yang bukan merupakan tugas dari Ofcom yaitu :

  • Sengketa antara konsumen dan penyedia telekomunikasi
  • Keluhan tentang akurasi dalam program BBC
  • Biaya lisensi TV BBC
  • Surat Kabar dan Majalah

Ofcom memiliki strategi taktis jangka menengah yang sudah dipublikasikan kepada publik, yaitu:

  • Memastikan persaingan yang efektif dalam bisnis TIK di Inggris.
  • Mempromosikan kompetisi dan investasi.
  • Melakukan lelang untuk pita frekuensi di 800 MHz dan 2.6 GHz.
  • Melakukan cleansing spektrum frekuensi.
  • Memberikan jaminan pemerintah untuk spektrum frekuensi.
  • Memastikan kebenaran dan keakuratan informasi akan produk-produk TIK yang hadir agar masyarakat tidak ada yang merasa tertipu.
  • Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan yang akan meningkatkan kemudahan perpindahan antara penyedia layanan telekomunikasi.
  • Melakukan penilaian terhadap kualitas penyediaan layanan telekomunikasi.
  • Membuat pendekatan regulasi konten masa depan.
  • Memberikan saran kepada pemerintah.
  • Mendorong implementasi broadband.
  • Menerapkan Digital Economy Act 2010 terutama yang berhubungan dengan hak cipta.

Mirip seperti FCC di Amerika Serikat, Ofcom juga sudah memiliki perencanaan mengenai apa yang ingin mereka fokuskan saat ini dan di era konvergensi nanti.

2.2.3 Singapura

Kelembagaan dan peraturan TIK di Singapura sudah mulai menuju ke arah konvergensi dimulai dengan penyatuan antara  Telecommunications Authority of Singapore (TAS) dan National Computer Board (NCB) menjadi IDA (Infocomm Development Authority). Sampai saat ini, pengelolaan ICT dan manajemen spektrum frekuensi di Singapura dilaksanakan oleh IDA dibawah Kementerian Informasi, Komunikasi dan Seni (MICA).

Berbagai perubahan telah dilakukan IDA, antara lain dengan menyiapkan Infocomm Technology Roadmap (ITR) yang nanti akan dijadikan dasar pengembangan TIK di Singapura. Pada tahun 2012, IDA mengeluarkan ITR 2012 sebagai panduan pengembangan teknologi TIK Singapura untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Hal-hal yang dilihat oleh IDA sebagai tantangan yang dapat mempengaruhi TIK Singapura pada era konversensi anti adalah populasi penduduk Singapura yang semakin didominasi oleh penduduk dengan usia tidak produktif, urbanisasi, konsumsi energi, tren generasi muda Singapura, bisnis M2M (Machine to Machine) dan konsumerisasi produk IT. Untuk mengatasi tantangan-tanganan ICT tersebut, melalui ITR, IDA mengeluarkan 9 hal yang perlu diatur dalam era konvergensi yaitu:

  1. Kapasitas komunikasi data yang besar.
  2. Komputasi awan.
  3. Keamanan dunia maya.
  4. Internet of Things (IOT).
  5. Pengaruh TIK terhadap lingkungan sekitar.
  6. Komunikasi di masa depan.
  7. Media sosial.
  8. Ekonomi digital yang baru.
  9. Antarmuka di sisi pelanggan.

Regulator SIngapura sudah memiliki rencana akan hal-hal yang akan mereka fokuskan di era konversensi. Singapura tidak ingin bersifat pasif dalam menghadapi era tersebut.

2.2.4 Malaysia

Malaysia merasa bahwa sangat penting untuk memiliki kebijakan yang jelas untuk sektor TIK dengan membuat sebuah strategi jangka panjang untuk mencapai Visi 2020 yang dirumuskan meliputi strategi The Tenth Malaysia Plan, NITA & MSC.

The Tenth Malaysia Plan (2011-2015)

Malaysia ingin mengembangkan kemampuan TIK nasional dengan cara sebagai berikut :

  • Membangun aliansi strategis dengan pasar luar negeri untuk mendorong investor lokal pergi ke luar negeri dan berpartisipasi dalam dunia perdagangan internasional.
  • Memobilisasi pendanaan domestik yang tinggi untuk mendukung investasi lokal.
  • Memperkenalkan kebijakan untuk memastikan sebuah transformasi dari investasi berbasis investasi menjadi ekonomi berbasis produktifitas.

The National Information Technology Agenda (NITA)

Tugas utama NITC adalah untuk membantu Malaysia dalam mencapai status masyarakat sipil dan pengetahuan sebagaimana diatur dalam Visi 2020 dimana semua rakyat Malaysia akan memiliki akses ke dalam informasi dan pengetahuan. Informasi dan pengetahuan merupakan jalan untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan rakyat yang semakin pintar dan cerdas, Malaysia dapat menjadi negara yang lebih maju dari sekarang. NITA menyediakan strategi dan rencana melalui tiga elemen kunci yaitu Masyarakat, Infrastruktur, dan Aplikasi

 • The Multi Media Super Corridor (MSC)

MSC Malaysia adalah cara untuk Malaysia untuk bergabung dengan masyarakat informasi internasional. Para pemimpin Malaysia akan mengembangkan infrastruktur internet yang lebih cepat dan lebih baik. Internet akan menghubungkan Malaysia dengan dunia beserta berbagai pengetahuan yang ada. Dengan pengetahuan yang melimpah, Malaysia diharapkan dapat menjadi negara maju.

Malaysia mempersiapkan peraturan di era konvergensi dengan mengesahkan Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia menggantikan Undang-Undang Telekomunikasi (1950) dan Undang-Undang Penyiaran (1988). Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan 10 tujuan kebijakan nasional yaitu:

  1. Menetapkan Malaysia sebagai pusat global dan sebagai hub untuk komunikasi dan informasi multimedia dan layanan konten.
  2. Mempromosikan TIK pada masyarakat sipil dimana informasi akan memberikan dasar peningkatan terhadap kualitas kerja dan kehidupan masyarakat.
  3. Menumbuhkan dan memelihara sumber daya informasi lokal dan representasi budaya yang memfasilitasi identitas nasional dan keragaman global.
  4. Mengatur tujuan jangka panjang.
  5. Mempromosikan tingkat kepercayaan konsumen dalam penyediaan layanan industri.
  6. Menjamin penyediaan jasa TIK yang terjangkau melalui infrastruktur nasional di seluruh wilayah.
  7. Menciptakan lingkungan aplikasi yang bersahabat bagi para pelanggan.
  8. Memfasilitasi alokasi sumber daya yang efisien seperti tenaga kerja terampil, modal, ilmu pengetahuan dan aset nasional lain.
  9. Mempromosikan pengembangan kemampuan dan keterampilan dalam industri konvergensi Malaysia.
  10. Memastikan kehandalan keamanan informasi jaringan dan integritasnya.

Negara tetangga Indonesia yang satu ini sudah mulai membenahi diri demi menyambut era konvergensi TIK. Penggunaan TIK bagi penguatan pengetahuan rakyat dapat menjadi modal bagi Malaysia di era konvergensi. Saat ini pengetahuan mayoritas rakyat Malaysia masih kalah dengan negara-negara maju, namun bukan tidak mungkin, undang-undang konvergensi yang pemerintah Malaysia terapkan dapat memacu pengetahuan rakyatnya yang kemudian akan memperkuat perekonnomian negara.

2.3 Akibat Perkembangan TIK bagi Masyarakat Indonesia

Internet sebagai salah satu hasil perkembangan TIK menjadi suatu hal yang dapat diakses oleh pelanggan operator telekomunikasi dan dapat penyiarkan siaran-siaran yang pada awalnya hanya dilakukan oleh lembaga penyiaran saja. Dengan perkembangan TIK, terjadi reaksi-reaksi yang terjadi di dalam masyarakat.

Latar belakang sektor pekerjaan pengguna internet saat ini paling banyak adalah pada sektor perdagangan, jasa dan konsultan, serta pendidikan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.4. Sektor-sektor ini memerlukan konektivitas internet yang baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sektor tersebut.

Gambar 2.4. Sektor Bidang Pekerjaan yang Menggunakan Internet.

Gambar 2.4. Sektor Bidang Pekerjaan yang Menggunakan Internet.

Dengan majunya TIK, internet tidak hanya dapat diakses melalui komputer, namun sudah dapat diakses melalui berbagai perangkat sebagimana ditunjukkan oleh gambar 2.5. Sekitar 70.1% pengguna internet mengakses internet dari perangkat smartphone. Meningkatnya kepemilikan smartphone tentunya didorong oleh kemajuan teknologi selular baik dari sisi perangkat maupun operator telekomunikasi, baik dari segi kemampuan teknologi maupun biaya dari investasi dan penggunaan teknologi tersebut. Saat ini seorang pelanggan dapat menggunakan lebih dari satu perangkat untuk mengakses internet.

Gambar 2.5. Perangkat yang Dipergunakan untuk Mengakses Internet.

Gambar 2.5. Perangkat yang Dipergunakan untuk Mengakses Internet.

Keberagaman perangkat yang dapat dipergunakan menyebabkan semakin besarnya penetrasi internet di Indonesia. Tabel 2.1 menunjukkan perhitungan penetrasi internet pada daerah-daerah di Indonesia. Perhitungan untuk setiap area dilakukan dengan menggunakan angka penetrasi urban atau kota yang menjadi wilayah survei di masing‐masing area tersebut. Untuk area yang diwakili oleh satu kota, maka angka penetrasi di kota tersebut merepresentasikan area yang bersangkutan. Untuk area yang diwakili oleh dua kota atau lebih, maka angka penetrasi diperoleh dengan mempertimbangkan proporsi penduduk di masing‐masing kota, sehingga total angka penetrasi diperoleh dari total jumlah penduduk kota dan total jumlah penggguna di kota-kota tersebut.

Tabel 2.1. Penetrasi Internet di Indonesia.

Tabel 2.1. Penetrasi Internet di Indonesia.

Penetrasi Internet di atas dipengaruhi juga oleh pilihan pembayaran langganan internet yang saat ini dapat dinikmati. Dahulu, ketika seseorang ingin mengakses internet untuk keperluan yang membutuhkan kecepatan dan kuota yang besar, dia harus ke warnet atau berlangganan paket internet yang mahal dan kurang beragam. Saat ini pilihan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi semakin beragam sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.6.

Gambar 2.6. Variasi Pembayaran Langganan Internet.

Gambar 2.6. Variasi Pembayaran Langganan Internet.

Berbagai kemudahan yang saat ini diperoleh oleh masyarakat dalam mengakses internet, masih belum dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk kegiatan dengan tingkat produktifitas yang tinggi. Sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 2.7, internet masih dipergunakan untuk mengakses media sosial oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kegiatan yang cenderung konsumtif ini telah menyita penggunaan spektrum frekuensi yang seharusnnya dapat dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih produktif.

Gambar 2.7. Tujuan Mengakses Internet.

Gambar 2.7. Tujuan Mengakses Internet.

Dari berbagai situs yang ada di dunia, masyarakat Indonesia masih menempatkan situs jejaring sosial Facebook sebagai situs yang paling banyak diakses, selain Facebook, situs-situs luar negeri  lain seperti Yahoo dan Google menyusul di peringkat 2 dan 3 sebagimana ditunjukka oleh gambar 2.8.

Gambar 2.8. Situs yang Paling Sering Diakses.

Gambar 2.8. Situs yang Paling Sering Diakses.

Kenyamanan masyarakat dalam mengakses berbagai situs dunia tidak lepas dari baiknya layanan yang diberikan penyedia jasa TIK seperti ISP di hadapan masyarakat. Terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan ISP yang saat ini dipergunakan dan alasan yang menyebabkan pelanggan mengganti ke ISP lainnya sebagimana ditunjukkan oleh gambar 2.9 dan gambar 2.10 dengan lebih detail.

Gambar 2.9. Alasan Tetap Mempertahankan ISP yang Saat Ini Digunakan.

Gambar 2.9. Alasan Tetap Mempertahankan ISP yang Saat Ini Digunakan.

Gambar 2.10. Alasan Mengganti ke ISP Lainnya.

Gambar 2.10. Alasan Mengganti ke ISP Lainnya.

Selain memacu tumbuhnya bisnis ISP, perkembangan TIK juga menyebabkan munculnya penggunaaan TIK yang mendukung tumbuhnya aplikasi pendukung bisnis lain di Indonesia. Belanja on-line dan transaksi elektronik merupakan contoh aplikasi TIK yang mendukung perkembangan bsinis di Indonesia. Gambar 2.11 menunjukkan BCA menjadi bank dengan transaksi elektronik terbanyak kemudian disusul oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI. Kemajuan TIK dapat dihambat oleh berbagai macam hal, gambar 2.12 menunjukkan hal-hal yang dapat menyebabkan turunnya penggunaan TIK untuk belanja on-line.

Gambar 2.11. Penggunaan TIK Oleh Bank.

Gambar 2.11. Penggunaan TIK Oleh Bank.

Gambar 2.12. Hambatan Alasan Tidak Mengininkan Belanja On-line.

Gambar 2.12. Hambatan Alasan Tidak Mengininkan Belanja On-line.

Aplikasi-aplikasi pendukung bisnis dan berbagai keunggulan lain dari internet menyebabkan kehandalan internet sebagai media penyampai informasi semakin besar dan mulai menggeser media-media lain yang telah lebih dahulu ada seperti televisi, koran, radio dan lain-lainGambar 2.13 menunjukkan bahwa internet telah hampir menyusul televisi sebagai media yang dipergunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi.

Gambar 2.13. Media Informasi yang Dipergunakan oleh Masyarakat.

Gambar 2.13. Media Informasi yang Dipergunakan oleh Masyarakat.

Dengan semakin besarnya ketergantungan berbagai sektor dan masyarakat akan internet baik untuk kepentingan memperoleh informasi atau jejaring sosial atau keperluan lainnya, maka tuntutan masyarakat kepada ISP lokal semakin membesar. Gambar 2.14 menunjukkan harapan  masyarakat kepada ISP lokal.

Gambar 2.14.Harapan Pengguna Terhadap ISP Lokal.

Gambar 2.14.Harapan Pengguna Terhadap ISP Lokal.

3. Analisa & Penjelasan

Dengan meninjau data dan kondisi TIK di Indonesia, akibat perkembangan TIK bagi masyarakat Indonesia dan TIK di negara-negara lain disertai dengan pemahaman akan teori konvergensi serta diskusi dengan rekan-rekan mahasiwa Manajemen Telekomunikasi Universitas Indonesia pada platform http://www.manajementelekomunikasi.org, diperoleh berbagai pokok pikiran – pokok pikiran yang perlu diperhatikan dalam penyusuran undang-undang konvergensi bila dipandang dari berbagai aspek. Aspek-aspek yang dipertimbangkan tantara lain adalah pertahanan, keamanan, teknologi, perizinan, USO (Universal Service Obligation), industri dalam negeri, pemberdayaan sumber daya terbatas, perekonomian, kompetisi, interkoneksi, perlindungan konsumen, kelembagaan dan hukum.

3.1 Teknologi

Teknologi TIK terus maju dan berubah, hal tersebut disebabkan keinginan pengembang teknologi untuk menghasilkan teknologi TIK yang semakin murah dan semakin berkualitas sehingga pelanggan mau melakukan pembelian terhadap teknologi baru yang dihasilkan oleh pengembang teknologi yang sebagian besar berasal dari luar negeri.. Perubahan teknologi yang serba IP (Internet Protocol) mendorong konvergensi karena media IP mampu dilewatkan oleh konten penyiaran, internet dan telekomunikasi tradisional (komunikasi suara, SMS dan MMS). Karena sampai saat ini, belum ada suatu standard teknologi konvergensi yang secara de jure atau de facto akan ditetapkan secara global, maka semua negara termasuk Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut serta menghasilkan teknologi yang dapat dipergunakan di era konvergensi nanti. Olehkarena itu dalam hubungannya dengan aspek teknologi, penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

1. Penggunaan teknologi netral.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008, teknologi netral atau kebebasan memilih teknologi diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dengan tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan ke depan. Konsep teknologi netral ini dapat dipakai pula terkait dengan pemanfaatan frekuensi. Teknologi netral memungkinkan pemanfaatan frekuensi untuk teknologi di luar peruntukannya. Misalnya frekuensi 900 MHz yang dikhususkan untuk teknologi GSM, dapat dimanfaatkan untuk teknologi lainnya, misalnya 3G bahkan teknologi 4G atau LTE. Dalam pengimplementasiannya, teknologi netral harus memperhatikan pula kebijakan International Telecommunication Union (ITU) yang membagi dunia ini menjadi tiga region di mana Indonesia sebagai negara Asia masuk di region 3. Sementara Eropa di region 1 dan Amerika di region 2. Teknologi yang dapat diimplementasikan di region 2, bisa saja berbeda dengan terknologi yang dapat diimplementasikan di region 3. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perangkat-perangkat yang diperbolehkan beroperasi di Indonesia beserta kemampuan perangkat tersebut beroperasi di frekuensi yang tersedia.

Penggunaan teknologi netral untuk mengusung berbagai teknologi yang akan muncul di era konvergensi harus dipersiapkan pengaturannya agar tidak terjadi gangguan kualitas layanan, pertentangan dan inefisiensi penggunaan sumber daya yang dapat merugikan operator dan pelanggan.

2. Mendorong inovasi.

Bila suatu perusahaan ingin maju, maka perusahaan tersebut harus memiliki keunggulan kompetitif yang dapat membedakan dia dengan para pesaingnya. Inovasi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. Tidak hanya didasarkan oleh kemampuan memberikan keunggulan kompetitif, inovasi yang didorong juga harus menjadi inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus dijaga agar tidak bersifat destruktif terhadap industri TIK saat ini dan di masa depan.

Inovasi TIK pada era konvergensi harus dipacu melalui undang-undang yang jelas dan tegas. Undang-undang yang mendukung inovasi dapat berupa pemberian berbagai kemudahan dan motivasi bagi inovator lokal untuk berkarya, hal tersebut dapat berupa pemberian insentif dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih baik. Inovator lokal akan lebih bergairah untuk berkarya membuat konten baru, perangkat baru atau bahkan sistem teknologi yang baru bila pemerintah mampu memberi perlindungan akan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh inovator agar tidak dicuri oleh orang atau organisasi lain. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan pihak kepolisian dalam merumuskan undang-undang yang memuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual dari inovasi di bidang TIK pada era konvergensi.

3. Mendorong riset dan pengembangan TIK.

Perguruan tinggi merupakan sumber dari ilmu pengetahuan, maka seyogyanya riset dan pengembangan TIK di era konvergensi dilaksanakan dengan mendorong kerjasaman antara perusahaan dengan perguruan tinggi. Pemerintah harus mendorong agar hal tersebut benar-benar dilaksanakan, jangan hanya dijadikan persyaratan yang bersifat prosedural saja. Saat ini sudah ada kerjasama antara perusahaan dengan perguruan tinggi, namun dampaknya masih belum terlihat jelas. Undang-undang yang akan dirancang harus bersifat lebih memaksa dan agresif agar kerjasama antara perusahaan dan perguruan tinggi dapat lebih besar dan efisien. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merumuskan hal ini.

4. Implementasi Number Portability

Number Portability adalah teknologi yang memungkinkan pelanggan untuk hanya memiliki satu nomor, meskipun berganti-ganti operator. Keuntungan penerapan teknologi ini adalah pelanggan akan merasa nyaman untuk berpindah layanan operator bila layanan dan harga yang ia peroleh dianggap kurang memuaskan. Selain itu, operator juga didorong untung semakin meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Namun dengan jumlah operator yang sangat banyak dan datangnya era konvergensi, perlu ditinjau pengaturan pengimplementasian teknologi agar diperoleh cara untuk mengimplementasikan Number Portability tanpa merusak kompetisi. Biaya yang harus dikeluarkan oleh oeprator untuk mengimplementasikan Number Portability harus dipertimbangkan pula dalam merancang undang-undang.

3.2 Perizinan

Kerangka perizinan di era konvergensi harus dipersiapkan agar pada era konvergensi TIK nanti dapat terjadi peningkatan akses konsumen ke dalam berbagai layanan TIK dan tertatanya struktur industri TIK yang memungkinkan terjadinya kompetisi usaha yang mendorong kompetisi yang sehat. Perizinan dapat menjadi hambatan atau pendorong kesusksesan suatu negara dalam menghadapi era konvergensi. Perizinan yang berlaku saat ini dinilai mengandung sejumlah ketidaksempurnaan antara lain:

  1. Keterbatasan dalam lingkup dan substansi pengaturannya.
  2. Inefisiensi penggunaan sumber daya frekuensi.
  3. Adanya proteksi yang berlebihan terhadap penyelenggara incumbent.
  4. Kerancuan kategorisasi perijinan.

Dalam rancangan undang-undang konvergensi, hal-hal di atas harus diminimalisir dan dieliminasi.

Dalam hubungannya dengan aspek perizinan, penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

1. Unified Access Licensing

Dengan model Unified Access Licensing, maka pemilik izin operator telekomunikasi akan lebih leluasa menggelar jenis layanan, baik berupa teknologi telepon bergerak (selular), telepon tetap nirkabel dengan mobilitas terbatas (FWA) atau bentuk layanan telekomunikasi lainnya. Dengan lisensi itu, Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi untuk layanan seluler dan FWA akan sama dengan BHP Frekuensi seluler, sehingga operator dapat lebih leluasa menentukan jangkauan layanannya. Jadi nanti, antara selular dan FWA harganya sama. Layanannya juga bisa lebih luas. Jadi bersaingnya di layanan.

2. Kewenangan dalam perizinan penyelenggaraan antara pusat dan daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah merasa bahwa perizinan apapun asalkan ada di dalam wilayah mereka menjadi ruang lingkup mereka, termasuk perizinan di bidang TIK. Perizinan diberikan tanpa koordinasi yang baik dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika. Di era konvergensi, keadaan ini dapat semakin buruk apabila tidak secepatnya diatur. Kementrian Komunikasi dan Informatika perlu bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri dalam membahas kesepakatan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam perizinan TIK di era konvergensi.

3. Perizinan terpadu.

Pada era konvergensi, suatu operator dapat menjadi operator di bidang penyiaran merangkap operator di bidang telekomunikasi dan merangkap sebagai penyedia konten. Berbagai kombinasi lainnya dapat saja terjadi di era konvergensi nanti. Alangkah sulit dan inefisien apabila perizinan untuk suatu layanan membutuhkan prosedur-prosedur tertentu. Untuk dapat menyelenggarakan berbagai layanan, suatu operator harus menempuh lika liku perizinan yang bermacam-macam. Dengan perizinan terpadu, diharapkan operator tidak lagi melewati prosedur perizinan yang rumit untuk segera menyelenggarakan satu atau beberapa pelayanan dengan menggunakan teknologi yang dipilih.

3.3 USO (Universal Service Obligation)

Sumber daya terbatas seperti frekuensi dan orbit satelit bukanlah milik sekelompok orang saja, melainkan milik seluruh rakyat, maka dengan demikian manfaat yang diperoleh dari sumber daya terbatas tersebut juga harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Program USO akan memberikan pelayanan di bidang TIK bagi masyarakat desa sehingga arus informasi tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kota tetapi dapat dinikmati oleh masyarakat pedesaan terpencil sekalipun. Saat ini pelayanan yang dikembangkan adalah mencakup telepon umum dan internet nirkabel ke pedesaan terpencil. Di era konvergensi nanti, USO harus tetap ada dan diatur dengan seperangkat undang-undang yang tepat sasaran. Dalam hubungannya dengan aspek USO, penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

1. Pendanaan USO.

Dengan adanya teknologi baru, maka akan diperlukan penyambungan baru ke pedesaan terpencil. Agar pedesaan terpencil dapat menikmati manfaat dari konvergensi TIK, maka pendanaan USO diatur sebagai bentuk kontribusi seluruh penyelenggara TIK dan pelaksanaannya dengan menbentuk badan khusus yang fokus mengatur USO.

2. Penggunaan penomoran dalam USO

Layanan USO sebaiknya diberikan penomoran khusus untuk menjaga kesinambungan dan kualitas layanannya. Dengan adanya penomoran, maka pengendalian akan layanan USO dapat lebih mudah dilaksanakan. Mekanisme dan peraturan akan penomoran tersebut sebaiknya dimasukkan ke dalam undang-undang.

3. Kemudahan akses TIK bagi dunia pendidikan.

Demi pemerataan kualitas sumber daya manusia, USO di era konvergensi harus dapat membantu proses transfer ilmu pengetahuan dari wilayah perkotaan hingga pedesaan terpencil. Dalam menghadapi AFTA (ASEAN Free Trade Area), Indonesia harus melakukan persiapan yang matang agar tidak menjadi pihak yang dirugikan. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya bekerja sama dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam merumuskan hal ini. Apabila tidak dikoordinasikan dengan baik, dikhawatirkan penetrasi TIK yang didorong oleh USO tidak memajukan dunia pendidikan namun hanya dipergunakan untuk jejaring sosial saja seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.7 pada bab 2.

4. Kemudahan akses TIK bagi dunia kesehatan.

Perkembangan teknologi ke arah konvergensi dapat membantu layanan kesehatan, contohnya adalah operasi jarak jauh yang sudah mulai dapat dilakukan dengan bantuan teknologi telekomunikasi dan robotika. Bukan tidak mungkin, konvergensi akan memicu kemunculan aplikasi dan perangkat lain yang akan membantu dunia kesehatan. Akses dari aplikasi dan perangkat tersebut seharusnya tidak hanya dapat dinikmati masyarakat perkotaan saja, maka USO yang nanti diterapkan harus dapat mengakomodir agar TIK yang dapat membantu dunia kesehatan bisa menggapai desa-desa. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya bekerja sama juga dengan Kementrian Kesehatan dan Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal dalam merumuskan hal ini.

3.4 Industri Dalam Negeri

            Konvergensi mulai menggapai Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung peningkatan industri dalam negeri termasuk industri mikro, kecil dan menengah. Semua stakeholder TIK berharap agar konvergensi dapat meningkatkan produksi domestik tanpa mengorbankan kepentingan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Dalam hubungannya dengan aspek industri dalam negeri, penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

1. Standard nasional.

Perlu adanya standard nasional yang mendukung upaya penggunaan industri dalam negeri secara signifikan. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya bekerja sama dengan Kementrian Perindustrian dalam merumuskan hal ini.

2. Proteksi bagi industri nasional.

Era konvergensi dapat melahirkan berbagai industri baru mulai dari konten, perangkat sampai sistem teknologi. Agar industri dalam negeri dapat bertahan dan tumbuh, pemerintah sebaiknya memberikan proteksi dan subsidi terhadap industri tersebut dalam tahap awal pembangunan industrinya. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya bekerja sama juga dengan Kementrian Perindustrian dalam merumuskan hal ini.

3.5 Pemberdayaan Sumber Daya Terbatas

Sumber daya terbatas merupakan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan sampai saat ini belum ada teknologi yang mampu memproduksi sumber daya tersebut. Contoh sumber daya terbatas dalam bidang TIK adalah orbit satelit, spektrum frekuensi dan penomoran. Pemanfaatan sumber daya terbatas harus diatur sebaik mungkin karena di era konvergensi nanti, penggunaan sumber daya terbatas tersebut akan mengalami perubahan, baik perubahan kecil maupun perubahan besar. Dalam hubungannya dengan aspek pemberdayaan sumber daya terbatas, penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

 1.

  • Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi.

Pengawasan akan penggunaan spektrum frekuensi harus ditingkatkan sesuai peraturan yang berlaku. Pengawasan dari balai monitoring sebaiknya tidak bersifat terencana, namun insidental agar tidak ada operator yang menggunakan spektrum frekuensi di luar batas yang telah ditentukan. Penggunaan repeater ilegal juga harus ditertibkan dan dimasukkan ke dalam undang-undang, karena repeater ilegal menggunakan frekuensi yang akan menyebabkan interferensi bagi layanan operator. Hal-hal di atas harus mulai di perbaiki karena dapat menggangu layanan TIK di Indonesia termasuk layanan TIK di era konvergensi nanti.

  • 2. Efisiensi penggunaan orbit satelit.

Saat ini, untuk mendapatkan slot orbit diperlukan waktu panjang padahal trafik berkembang dengan sangat cepat. Undang-undang yang dirancang sebaiknya mempercepat proses untuk mendapatkan orbit satelit agar penetrasi konvergensi di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat juga. Selain itu, perlu direncanakan pemanfaatan slot orbit secara terencana dan efisien tanpa mengabaikan optimalisasi penggunaan bandwidth dari teknologi yang dipergunakan.

3. Efisiensi penggunaan penomoran.

Mekanisme penggunaan penomoran yang berlaku saat ini cenderung membuat operator melakukan pemborosan dalam menerapkan sistem penomoran kepada pelanggannya. Di era konvergensi nanti, akan muncul layanan-layanan baru yang bukan tidak mungkin akan memperkeruh inefisiensi penomoran yang sekarang suah terjadi. Maka, sebaiknya undang-undang yang baru memandang bahwa blok penomoran merupakan sumber daya terbatas yang memiliki nilai sehingga untuk mendapatkannya diperlukan kompensasi pengguna kepada negara. Kompensasinya bisa dalam bentuk dana, kontribusi terhadap dunia pendidikan, kontribusi terhadap dunia kesehatan, menjadi “kakak besar” terhadap UKM (Usaha Kecil Menengah) dan lain-lain.

4. Penggunaan infrastruktur bersama.

Pada era konvergensi, akan terdapat teknologi-teknologi baru yang membutuhkan inftrasutruktur dengan biaya yang tidak murah. Penggunaan sebuah infrastruktur bersama-sama tentunya akan menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan oleh operator untuk mengefisienkan biaya yang harus mereka keluarkan. Saat ini belum ada peraturan yang mengatur penggunaan inftastruktur bersama walaupun sudah ada operator-operator yang melakukan pengunaan RAN (Radio Access Network) bersama. Operator yang menyewa, menggunakan sumber daya frekuensi milik operator yang menyewakan padahal pihak operator yang menyewa sudah memiliki izin untuk menggunakan blok frekuensi tertentu. Blok frekuensi tersebut tentunya menjadi blok frekuensi yang kurang efisien penggunaannya karena pihak yang seharusnya memanfaatkan blok frekuensi tersebut justru menggunakan blok frekuensi milik operator lain dengan cara menyewa. Hal-hal seperti inilah yang harus dipertimbangkan karena dengan semakin ketatnya persaingan di era konvergensi, keinginan operator-operator untuk melakukan pengunaan infrastruktur bersama akan semakin besar. Undang-undang yang dirancang dapat memutuskan untuk memberikan syarat-syarat dan pilihan-pilihan yang inovatif agar penggunaan infrastruktur bersama dapat berlangsung dengan adil dan tidak mengakibatkan kemubaziran sumber daya terbatas.

5. Penggunaan energi yang ramah lingkungan

Selain  satelit, spektrum frekuensi dan penomoran, tentunya masih ada sumber daya terbatas lain yang tidak spesifik hanya berlaku bagi bidang TIK tapi berlaku juga bagi bidang-bidang lain. Setiap industri yang ada pasti membutuhkan energi, namun sebagian besar energi yang saat ini dipergunakan bukanlah energi yang ramah lingkungan. Dengan adanya era kovergensi, akan ada perangkat-perangkat baru yang harus diimplementasikan dan ada perangkat-perangkat yang harus dipensiunkan. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan. Undang-undang yang dirancang sebaiknya mendorong agar perangkat-perangkat baru yang akan diimplementasikan menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan. Dorongan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengurangan pajak, persyaratan perizinan dan lain-lain. Dengan semakin majunya teknologi dan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan, maka penggunaan sumber energi ramah lingkungan akan menjadi trend di masa depan yang sudah selayaknya diatur oleh pemerintah. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya bekerja sama dengan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam merumuskan hal ini.

3.6 Bisnis dan Kompetisi

TIK di era konvergensi akan menghasilkan manfaat yang maksimal bila iklim bisnis dan kompetisinya sehat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif. Olehkarena itu, maka penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

1. Pengaturan OTT (Over The Top).

Maraknya penggunaan internet oleh masyarakat dewasa ini tidak lepas dari OTT yang mereka akses melalui internet. OTT merupakan layanan konten melalui jaringan internet tanpa campur tangan pemilik infrastruktur jaringan internet atau ISP (Internet Service Providor) baik dalam hal pengawasan, pemfilteran, maupun pendistribusian konten tersebut. Contoh OTT yang saat ini diakses oleh banyak orang adalah facebook, twitter, youtube, netfix, foodspotting, getglue, miso, foursquare dan lain-lain. OTT yang sebagian besar berasar dari luar negeri, menumpang di atas infrastruktur jaringan internet dengan biaya operasional serta belanja model yang sangat rendah, OTT tidak membagi keuntungan yang mereka peroleh kepada pemilik infrastruktur jaringan internet karena OTT menganggap bahwa jaringan internet hanya dijadikan sebagai saluran saja, biaya penggunaan jaringan internet dibebankan kepada pelanggan dari ISP yang mengakses OTT, pelanggan ISP tentunya membayar sejumlah uang untuk berlangganan internet. Dengan semakin maraknya persaingan ISP ditambah masuknya era konvergensi yang menyebabkan operator telekomunikasi masuk juga ke zona bisnis ISP, menyebabkan persaingan harga yang menyebabkan biaya berlangganan internet semakin turun namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang diterima sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 3.1. Besarnya trafik untuk mengakses OTT akan semakin membebani jaringan ISP di tahun-tahun mendatang jika tidak terdapat perubahan. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai pilihan untuk meredakan perselisihan antara ISP dengan OTT sebab internet merupakan pintu bagi bangsa Indonesia menuju ilmu pengetahuan dan perekonomian yang maju dan tidak tertinggal, OTT memang memiliki peranan besar dalam memacu penggunaan internet tapi tanpa jaringan infrastruktur internet yang memadai maka perkembangan penggunaan internet akan terhambat.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Pendapatan Vs. Pertumbuhan Trafik dan Pengeluaran.

Gambar 3.1. Pertumbuhan Pendapatan Vs. Pertumbuhan Trafik dan Pengeluaran.

Pilihan kerjasama yang dapat ditawarkan antara lain adalah pembangunan infrastruktur secara bersama-sama dan bundling paket konten dengan layanan jaringan. Pemerintah dapat merancang undang-undang yang mewajibkan bagi OTT yang telah diakses dengan jumlah akses tertentu dan dalam jangka waktu tertentu untuk ikut berinvestasi membangun infrastruktur  bersama-sama dengan pemilik jaringan internet yang sudah ada. Pilihan lain yang dapat dilakukan adalah bundling paket konten OTT dengan layanan jaringan, pelanggan membayar sebuah paket layanan internet dengan kelebihan berupa akses gratis ketika mengakses suatu OTT yang sudah membayarkan sejumlah dana kepada ISP dan atau pemilik infrastruktur jaringan. OTT dapat menjadi ancaman sekaligus peluang, semua bergantung dari bagaimana stakeholder menyikapinya.

1. Anti korupsi, anti monopoli dan anti persaingan tidak sehat.

Undang-undang yang dirancang harus mencegah dan membasmi praktek-praktek korupsi, monopoli dan persaingan tidak sehat yang disinyalir terjadi saat ini atau di masa depan nanti. Semua itu harus ditegaskan dalam bentuk undang-undang yang jelas dan tegas.

2. Pengaturan mengenai merger dan akusisi.

Dalam bisnis, persaingan yang ketat dapat mennyebabkan terjadinya akuisisi dan merger. Pada era konvergens nanti, dengan menyatunya layanan yang diberikan, bukan tidak mungkin merger dan akuisisi antara perusahaan TIK akan semakin banyak terjadi. Pemerintah perlu merancang undang-undang untuk mengatur hal ini agar tidak terjadi praktek antikompetisi yang dapat mencederai perkembangan TIK di Indonesia.

 3. Hak dan kewajiban penyelenggara incumbent.

Dominasi yang terlalu besar dari satu atau segelintir perusahaan dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat, maka diperlukan peraturan khusus yang mengatur hak dan kewajiban penyelenggara incumbent.

4. Penyelesaian sengketa.

Di era konvergensi, sengketa-sengketa yang terjadi semakin beraneka ragam dengan tingkat yang kerumitan yang semakin tinggi. Hal ini dapat terjadi karena semakin mendekati era konvergensi, semakin rumit teknologi TIK yang harus ditangani oleh peyelenggara dan pencipta teknologi walau jika dilihat dari sisi pelanggan, semua justru semakin sederhana dan menarik. Olehkarena itu perlu dilakukan pembentukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk masalah kompetisi TIK.

5. Pasar sekunder.

Pasar sekunder dalam TIK dapat berbentuk penjualan lisensi dan penyewaan frekuensi seperti yang telah dilakukan di Amerika Serikat. Dengan pemberlakuan pasar sekunder, akan muncul bisnis-bisnis baru seperti broker spektrum dan penyewaan sumber daya terbatas. Fenomena ini dapat mendorong investasi dan inovasi. Di era konvergensi, pasar sekunder tentunya akan semakin rumit dan kompleks sehingga bila tidak diatur dengan bijaksana, hasil yang diperoleh justru menjadi kontra produktif.

6. Pengaturan mengenai bisnis MSP (Managed Service Provider).

Dengan semakin berkembangnya teknologi, biaya yang perlu dikeluarkan oleh operator semakin besar dan rumit. Untuk membantu operator mencapai target tahunannya, banyak operator saat ini menyerahkan kegiatan operasional jaringannya kepada MSP. Pemerintah harus merancang pasal-pasal yang mengatur agar persaingan antar MSP dan penyerahan operasional jaringan kepada MSP tidak merugikan bangsa Indonesia. Jangan sampai terjadi kompetisi yang tidak sehat pada bisnis yang mulai tumbuh ini. Di era konvergensi, bisnis ini akan semakin tumbuh karena semakin maju teknologi, semakin rumit teknologi tersebut, pihak operator perlu memfokuskan sumber daya yang mereka miliki untuk hal-hal lain yang mereka anggap merupakan bisnis utama mereka dan operasional sudah mulai bergeser statusnya menjadi non-core business bagi operator.

7. Kejelasan akan penjualan grosir dan penjualan eceran.

Pada bisnis TIK, terdapat penjualan grosir dan penjualan eceran. Kedua hal ini juga harus diatur agar persaingan tetap sehat. Penjualan secara grosir dan eceran tidak boleh disertai penjanjian-perjanjian anti kompetisi antara operator dengan distributor. Perjanjian-perjanjian seperti ini tentunya akan melukai kompetisi di era konvergensi bila tidak dipersiapkan pengaturannya sedini mungkin.

8. Kejelasan akan pemisahan kepemilikan.

Kepemilikan silang juga merupakan suatu hal yang dapat merusak kompetisi dan dapat menyebabkan terjadinya kerjasama antar dua atau beberapa kompetitor yang dapat merusak kompetisi. Hal ini akan semakin rumit di era konvergensi nanti karena suatu lembaga atau personal yang pada awalnya hanya memiliki kepemilikan di 1 ISP dan 1 operator penyiaran akan memiliki kepemilikan silang ketika era konvergensi karena ISP dan operator penyiaran akan memiliki bisnis yang semakin membaur dan menyatu.

3.8  Interkoneksi

Definisi interkoneksi menurut Laporan Qolloquiem ke-4 ITU dapat diartikan bahwa interkoneksi terdiri pengaturan komersial dan teknis di mana penyelenggara jasa telekomunikasi menyambungkan peralatan, jaringan dan pelayanan mereka agar pelanggan dapat menjangkau pelanggan, jasa pelayanan dan jaringan penyelenggara jasa lainnya. Olehkarena itu, maka penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

1. Keadilan dan kepastian sambungan.

Any to any connection harus terjadi antara semua pelanggan/end user jaringan apapun dari penyelenggara manapun. Pada era konvergensi akan terjadi perubahan yang tentunya akan mempengaruhi interkoneksi juga. Para pemain baru dalam bisnis yang semakin berkembang harus dilindungi dengan seperangkat peraturan agar terdapat kompetisi yang tidak hanya memihak para penyelanggara incumbent.

2. Perubahan teknologi interkoneksi yang mulus.

Di masa depan semuanya akan menjadi IP based termasuk interkoneksi, di masa transisi yang masih didominasi teknologi non IP based harus dipastikan bahwa dominasi teknologi non IP based tidak menghambat pengimplementasian  IP yang akan menjadi pengendali di masa depan.

3.8 Perlindungan Pelanggan

            Pelanggan dari TIK merupakan elemen yang harus dilindungi oleh pemerintah agar industri dapat terus berkembang. Keberadaan konsumen dengan jumlah yang besar, menjadi salah satu daya tarik Indonesia agar para investor tertarik untuk berinvestasi dan mendorong roda perkembangan TIK di Indonesia. Olehkarena itu, maka penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

1. Pengaturan standar QOS (Quality of Services).

Undang-undang yang baru harus mempu mendorong agar kepentingan konsumen ,terutama tarif dan kualitas, dijamin sepenuhnya oleh undang-undang sehingga konsumen dapat memperoleh layanan dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan janji dari penyelenggara layanan. Perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan penegakkan mengenai standar QOS untuk setiap layanan yang akan berkembang di era konvergensi nanti.

2. Akses bagi regulator untuk memonitor TMN operator secara real time.

Kekuasaan dalam hal pengawasan oleh pihak regulator sebaiknya diperkuat dengan memberikan akses bagi regulator untuk memonitor TMN operator secara real time sehingga pelanggaran-pelanggaran akan hak dan kewajiban operator dapat diminimalisir dan dapat mempermudah regulator dalam mengkaji pokok-pokok pikiran baru dalam merancang undang-undang di masa depan. Akses yang diberikan tentunya harus diatur dengan mekanisme tertentu agar data-data sensitif operator, vendor dan pelanggan dapat tetap terlindungi.

3. Keamanan pelanggan.

Dewasa ini sering terjadi penipuan melalui media TIK. Di era konvergensi, media dan teknologi yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak kriminalitas akan semakin banyak dan beragam. Hal ini harus diantisipati sedini mungkin melalui seperangkat peraturan-peraturan yang sudah memasukkan sanksi bagi kriminalitas melalui media TIK. Bisnis-bisnis yang mulai berkembang seperti belanja on-line, VAS (Value Added Service) dan lain-lain tidak akan berkembang tanpa adanya perlindungan yang jelas dan tegas dari pemerintah. Tidak hanya berupa kebijakan, perlindungan yang dimaksudkan di sini adalah berupa aksi juga. Olehkare itu Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam merumuskan undang-undang yang meyangkut keamanan pelanggan agar penegakannya mendapat dukungan penuh dari pihak kepolisian.

3.9 Kelembagaan

Undang-undang telekomunikasi yang saat ini masih sangat singkat dalam mengamanatkan pendirian badan regulasi independen telekomunikasi. Institusi regulator telekomunikasi saat ini dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, masih dalam bentuk transisi menuju kepada regulator yang independent secara penuh. Kemudian regulator untuk bidang penyiaran masih terpisah kelembagaannya dan diatur oleh peraturan yang berbeda yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Ketika bidang yang diatur oleh regulator bidang penyiaran dan regulator bidang telekomunikasi menyatu, akan terjadi benturan kepentingan dan kekuasaan. Olehkarena itu, maka penyusunan undang-undang konvergensi harus memperhatikan:

1. Pembeda antara pembuat kebijakan dan regulator.

Perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pembagian kewenangan, peran dan tugas antara pembuat kebijakan dan regulator sehingga terdapat regulator yang lebih mandiri dan memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding sekarang. Hal ini sangat dibutuhkan di era konvergensi.

2. Penguatan regulator.

Perlu adanya undang-undang yang memperluas dan memperkuat peranan regulator beserta hubungannya dengan badan-badan pemerintahan lainnya agar regulator dapat bertindak dengan lebih cepat dalam menghadapi dinamika perkembangan TIK.

3.10 Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang penting agar industri TIK dapat berjalan dengan adil dan sesuai harapan. Saat ini belum diatur mengenai sanksi administratif dalam bentuk denda. Sanksi administratif hanya berupa pencabutan ijin, sehingga pelaksanaan sanksi tersebut akan sangat sulit untuk diterapkan, karena pemerintah perlu mempertimbangan atas kelajutan pelayanan kepada pengguna jasa. Jangan sampai sanksi yang diberikan justru menambah besarnya kerugian dari pengguna jasa yang akan semarin beragam di era konvergensi nanti. Perlu adanya undang-undang yang mengatur perluasan sanksi administratif agar bentuknya tidak hanya berupa pencabutan ijin saja, namun berupa pencabutan ijin dan atau denda.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

  1. Dunia TIK membutuhkan undang-undang konvergensi yang dapat berjalan harmonis dengan perkembangan TIK yang sangat pesat karena perkembangan TIK dapat memacu perkembangan sektor-sektor lainnya.
  2. Kebijakan dan implementasi dari kebijakan pada suatu negara berbeda dengan negara lainnya.
  3. Berbagai pokok pikiran yang dapat dipergunakan dalam merancang undang-undang konvergensi Indonesia dapat dipandnag dari aspek teknologi, perizinan, USO (Universal Service Obligation), industri dalam negeri, pemberdayaan sumber daya terbatas, bisnis dan kompetisi, interkoneksi, perlindungan pelanggan,kelembagaan dan penegakan hukum.

4.2 Saran

  1. Kebijakan yang akan dibuat, membutuhkan komitmen dari semua stakeholder dalam pelaksanaannya. Tidak hanya pemerintah, namun pihak operator, vendor dan masyarakat juga harus berkomitmen. Komitmen dari berbagai pihak akan semakin kuat apabila undang-undang yang dirancang memperhatikan kepentingan, peluang dan risiko masing-masing stakeholder.
  2. Kebijakan TIK dari negara lain, dapat dijadikan masukan yang baik bagi kelangsungan TIK Indonesia di era konvergensi, namun semua itu harus difilter dengan baik oleh pemerintah agar tidak menjadi “bumerang” bagi bangsa Indonesia.
  3. Dalam merancang kebijakan TIK, Kementrian Komunikasi dan Informatika sebaiknya berkoordinasi juga dengan kementrian lain agar kebijakan yang disahkan dapat mencapai atau mempertahankan keunggulan sebagai suatu bangsa, bukan sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2012). Profil Pengguna Internet Indonesia 2012

[2] Business Monitor International (2012). Asia Pacific Telecommunications June 2012

[3] Business Monitor International (2012). Indonesia Telecommunications Report Q2 2012

[4] Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika. Ringkasan Hasil Kajian Platform Kompetisi Penyelenggaraan Telekomunikasi

[5] FCC, 2008 Performance and Accountability Report, September 2008

[6] FCC, Commissioners from 1934 to Present

[7] FCC, Federal Communications Commisions STrategic Plan 2012-2016

[8] Kementrian Komunikasi dan Informatika RI (2011). Laporan Tahunan 2011

[9] Krisnadi, Iwan, Ridwan, Wawan (2011). Regulatory Impact Analysis Terhadap Rancangan Undang-Undang Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi. InComTech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer, vol. 2, no.2, 2011

[10] Satriya, Eddy. USO Telekomunikasi

[11] Tim Kajian Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 (2006). Naskah Kajian Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi DIkaitkan Dengan Perkembangan Konvergensi Telematika

[12] ________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

[13] ________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

[14] http://brti.or.id/

[15] http://hsutadi.blogspot.com

[16] http://kominfo.go.id/

[17] http://mastel.wordpress.com

[18] http://www.hasnulsuhaimi.com/

[19] http://www.ida.gov.sg/

[20] http://www.kpi.go.id/

[21] http://www.manajementelekomunikasi.org

[22] http://www.ofcom.org.uk/

[23] http://www.wikipedia.org/

Regulasi IPTV di Indonesia

Abstrak

IPTV merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi yang sudah semakin konvergen. IPTV merupakan kombinasi dari penyiaran, telekomunikasi dan internet sehingga IPTV memiliki beberapa fasilitas yang merupakan keunggulan teknologi tersebut. ITU-T sebagai badan standarisasi internasional telah mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait layanan IPTV, rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengatur layanan IPTV di Indonesia. Seperangkat regulasi harus diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur layanan IPTV agar Indonesia dapat menikmati manfaat dari perkembangan teknologi ini. Regulasi IPTV yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010, peraturan ini sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan definisi IPTV, media IPTV, penyelenggara IPTV, ruang lingkup layanan IPTV, jaringan, sistem perangkat, konten, pengamanan, perlindungan, cara menjadi penyelenggaraan layanan IPTV dan sanksi-sanksi. Regulasi yang sudah ada akan terus diperbaharui dan dikoreksi agar regulasi IPTV yang berlaku di Indonesia dapat selalu mengakomodir berbagai kepentingan pada industri IPTV. Tidak cukup hanya mengeluarkan peraturan saja, konsistensi dan komitmen dari regulator, para pelaku usaha IPTV dan masyarakat terhadap peraturan tersebut sangat dibutuhkan. 

Pendahuluan

Pada zaman dahulu, masyarakat sudah cukup puas dengan teknologi telegram yang hanya mampu memberikan pesan tertulis. Kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dimanjakan dengan teknologi yang dapat mengeluarkan suara seperti radio dan telefon. Tidak cukup sampai di sana, perkembangan teknologi juga mampu memberikan masyarakat layanan yang dapat mengeluarkan suara dan gambar seperti televisi dan telefon video.

Pasar, budaya dan teknologi dewasa ini terus berkembang pesat menuju ke arah konvergensi. Pada era konvergensi, layanan-layanan yang terpisah akan menyatu menjadi satu. Layanan-layanan seperti telefon, internet dan penyiaran dapat disalurkan pada satu jaringan yang sama. Jaringan telekomunikasi berevolusi ke dalam platform IP. IP menjadi platform dasar yang menyatukan semua layanan, baik layanan yang dihadirkan oleh industri telekomunikasi, industri penyiaran maupun industri internet. Konvergensi mampu menghadirkan layanan-layanan baru yang lebih terintegrasi karena produk dari konvergensi merupakan kombinasi dari layanan-layanan yang dihadirkan oleh industri telekomunikasi, penyiaran dan internet. Ketiga industri tersebut lama kelamaan akan melebur menjadi satu, tidak lagi terpisah-pisah seperti sekarang.

Kemajuan teknologi yang menuju era konvergensi ini, berkembang searah dengan tuntutan pasar akan layanan yang lebih terintegrasi dan inovatif. Tuntutan pasar ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang terus berkembang dan berevolusi. Masyarakat semakin mahir dan haus akan layanan-layanan baru yang mampu memberikan nilai lebih. Layanan-layanan baru tersebut dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat sehingga konvergensi dapat dikatakan sebagai pemacu pertumbuhan perekomomian suatu negara.

IPTV merupakan salah satu produk dari konvergensi. Pada IPTV terdapat unsur-unsur penyiaran, telekomunikasi dan internet. Dengan IPTV, masyarakat dapat memperoleh layanan berupa gambar, data dan suara. Setiap sektor memiliki peraturan yang dituangkan dalam undang-undang yang terpisah. Peran pemerintah sangatlah penting bagi kelangsungan IPTV. Pemerintah harus mampu merumuskan peraturan yang tepat dalam mengatur bisnis IPTV karena di masa depan, bukan tidak mungkin, operator IPTV tidak hanya satu melainkan lebih dari satu seperti operator telekomunikasi sekarang ini.

ITU-T sebagai bagian dari ITU (International Telecommunication Union) telah membuat standarisasi mengenai teknologi IPTV. Rekomendasi-rekomendasi dari ITU-T mengenai IPTV sebaiknya dipatuhi dan diperhatikan oleh pemerintah dalam mengeluarkan undang-undang IPTV. ITU-T telah beberapa kali menyelenggarakan seminar mengenai IPTV. Paparan dan kesimpulan dari seminar tersebut dapat dijadikan materi tambahan bagi pemerintah dalam memetakan arah teknologi yang akan diusung oleh Indonesia di kemudian hari agar industri IPTV dapat berkembang dan adil bagi semua, baik masyarakat maupun para pelaku bisnis IPTV.

Latar Belakang

Penetrasi akan kemajuan teknologi pada suatu negara dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Namun, kemajuan ini juga dapat menjadi bumerang bagi negara tersebut jika tidak diatur dengan baik. Hal ini berlaku juga bagi layanan IPTV yang sekarang ini sudah diberikan oleh PT. Telkom. Karena peraturan yang mengatur industri telekomunikasi, penyiaran dan internet tidaklah menjadi satu, maka pemerintah mendapat tantangan baru dalam mengeluarkan peraturan-peraturan bagi produk konvergensi yang mengandung unsur-unsur dari ketiga industri tersebut.

Gambar 1. Penetrasi Teknologi Broadband periode 1 Januari 2005. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Kemajuan teknologi broadband terus meningkat pesat dan menjadi salah satu pendukung kemajuan IPTV di dunia. Indonesia sebagian bagian dari masyarakat dunia tentunya tidak mau ketinggalan dalam melakukan implementasi IPTV. Penggunaan IPTV di dunia sendiri semakin hari semakin meningkat. Pada saat ini, PT. Telkom adalah satu-satunya operator yang menawarkan layanan IPTV di Indonesia. Sementara itu pesaing terdekatnya yaitu PT. Interactive Vision Media masih dalam proses mengajukan lisensi kepada pihak regulator. Layanan IPTV dari PT. Telkom yang diberi nama Groovia sudah mulai beroperasi sejak 11 Juni 2011. Saat ini cakupan layanan dari Groovia hanya di wilayah Jakarta saja, namun tidak menutup kemungkinan bila di masa mendatang cakupan layanan Groovia dapat mencapai seluruh Indonesia. Bila layanan ini dinilai menguntungkan, maka sudah hampir bisa dipastikan akan muncul pesaing-pesaing baru yang berusaha mengambil keuntungan dari perkembangan teknologi ini. Selain pertambahan jumlah pesaing, layanan baru yang dapat mematikan IPTV juga harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengeluarkan dan merencanakan peraturan di masa mendatang. Kemungkinan-kemungkinan di atas memang masih ada di masa depan dan belum tentu terjadi, namun bila benar-benar terjadi maka pemerintah harus sudah siap dan cepat dalam mengatur kondisi tersebut tanpa terlalu lama melakukan kajian dan koordinasi.

Gambar 2. Pelanggan IPTV di dunia. Sumber: TeleGeography’s GlobalComms Pay-TV Research.

Maksud dan tujuan dari pembahasan mengenai regulasi IPTV di Indonesia adalah untuk menganalisa peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia, yaitu Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010, beserta hal-hal apa yang harus dirumuskan pada peraturan IPTV di masa depan agar diperoleh suatu kesimpulan dan usulan yang bermanfaat bagi perkembangan layanana IPTV di Indonesia. Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan negara-negara tetangga yang sudah bergerak mengimplementasikan IPTV beserta seperangkat peraturannya di negara masing-masing. Perumusan akan peraturan IPTV tidak boleh ditunda-tunda atau hanya dijadikan bahan peraturan yang entah kapan diresmikannya sebab industri terus bergerak, demikian juga pasar. Kepastian payung hukum bagi pelaku usaha yang terjun ke dalam bisnis IPTV sangat diperlukan bagi perkembangan IPTV. 

Definisi dan Fasiltas Unggulan IPTV

ITU-T mendefinisikan IPTV sebagai layanan multimedia seperti televisi/video/audio/teks/gambar/data yang disalurkan melalui jaringan berbasis IP yang mampu memenuhi tingkat kualitas layanan, keamanan, keinteraktifan dan kehandalan.

Gambar 3. Konsep dan Pemeran IPTV. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Gambar 3 menunjukkan blok-blok pemeran yang ada di dalam IPTV secara sederhana. Penyedia konten merupakan pemilik dari konten yang akan dinikmasti oleh pelanggan IPTV, konten yang dikirimkan dapat berupa data, rekaman atau siaran langsung. Penyedia jasa adalah penyelenggara layanan IPTV yang mencerna dan melindungi konten dari IPTV. Penyedia Jaringan adalah perusahaan yang melakukan pengiriman konten dari Penyedia Layanan kepada pelanggan. Konsumen IPTV adalah pelanggan dari IPTV yang memilih dan mengkonsumsi konten yang sudah dipilih, pelanggan ini kemudian akan membayar tagihan yang akan dibayarkan kepara para penyedia layanan. Setiap blok pemeran IPTV yang telah dipaparkan di atas  tidak selalu berada pada perusahaan yang berbeda, sebagai contoh penyedia layanan dan penyedia jaringan pada IPTV dari PT. Telkom berada pada perusahaan yang sama, tidak terpisah.

Fasilitas-fasilitas yang merupakan kelebihan IPTV antara lain adalah:

1. TV dengan perekam video pribadi lokal atau Local PVR (Personal Video Recorder).\

Gambar 4. TV dengan perekam video pribadi lokal. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Layanan IPTV memungkinkan pelanggan untuk dapat menonton siaran televisi dengan kualitas gambar dan suara yang sangat baik karena IPTV dapat megirimkan gambar hingga kualitas berdefinisi tinggi asalkan didukung oleh jaringan dan perangkat yang dimiliki oleh pelanggan. Tidak hanya gambar yang jernih, fasilitas PVR memungkinkan bagi pelanggan untuk merekam, mem-pause, mem-fastforward, men-slowmotion siaran televisi yang sudah dibeli.

2. Content on Demand

Gambar 5. Content on Demand. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Layanan IPTV memungkinkan bagi pelanggan untuk memilih konten tertentu yang ingin dia nikmati. Konten yang dapat dipilih pada umumnya berupa film-film Hollywood, film-film festival, musik, serial televisi dan lain-lain. Pelanggan tidak perlu menunggu jam tayang untuk menikmati konten-konten ini.

3. Pre-Delivered Content on Demand

Gambar 6. Pre-Delivered Content on Demand. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop.

Konten yang dikirimkan oleh penyedia layanan IPTV dapat disimpan terlebih dahulu ke dalam media penyimpanan pada jaringan milik pelanggan untuk dikemudian hari dapat dinikmati oleh pelanggan. Pelanggan dapat mem-pause, mem-fastforward, men-slowmotion konten tersebut.

4. Hibrid: Pengiriman Online dan Off-air

Gambar 7. Hibrid: Pengiriman Online dan Off-air. Sumber: ITU-T IPTV Global Technical Workshop

Berbagai fasilitas yang telah dipaparkan di atas, dapat digunakan oleh penyedia layanan untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. IPTV memang bukan TV biasa dan bukan pula TV kabel, olehkarena itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus tepat agar iklim usaha IPTV dapat berkembang dang menguntungkan seluruh komponen telekomunikasi yaitu operator, masyarakat dan regulator itu sendiri. Pelanggan IPTV dapat menikmati konten yang bersifat online dan off-air. Sistem pengiriman konten pada IPTV dapat mengakomodasi hal tersebut.

Standarisasi IPTV

ITU-T merupakan bagian dari ITU (International Telecommunication Union) yang mengatur masalah standarisasi teknologi telekomunikasi. Standarisasi secara global sangat diperlukan agar tidak terdapat standar-standar regional yang bersifat ganda dan saling mematikan. Dapat dibayangkan bila IPTV tidak distandarisasi oleh ITU-T, sistem dan pengertian IPTV di beberapa belahan dunia akan berbeda, begitupula dengan fasilitas-fasilitas yang diusung oleh IPTV di setiap daerah.

Gambar 8. Rekomendasi ITU-T. Sumber: Overview of IPTV Standards of ITU.

ITU-T telah mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai IPTV. Rekomendasi-rekomendasi ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan IPTV, mulai dari arsitektur jaringan, keamanan konten, aplikasi yang digunakan, sampai jaringan di rumah pelanggan. Rekomendasi-rekomendari yang dikeluarkan oleh ITU-T merupakan hasil dari penelitian dan pengkajian  kelompok kerja yang ada pada ITU-T sehingga hasilnya sudah pasti berkualitas dan layak untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang jelas dan terarah.

Regulasi IPTV di Indonesia Sebelum 2009

Sebelum Peraturan Menteri Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 dan 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 diterbitkan, tidak ada peraturan tegas yang mengatur IPTV padahal IPTV sebenarnya sudah mulai dikembangkan oleh para peneliti sejak sebelum tahun 2006. Peraturan yang berkaitan dengan telekomunikasi dan penyiaran pada saat itu adalah UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, namun kedua peraturan tersebut belum mampu mengatur penyelenggaraan layanan IPTV secara menyeluruh.

A. UU No 32 Tahun 2002

Beberapa Pasal pada UU No. 32 Tahun 2002 yang berkaitan dengan Regulasi Televisi berbayar adalah :

  • Pasal 13 ayat 1:

Jasa Penyiaran terdiri atas : a. Jasa Penyiaran Radio b. Jasa Penyiaran Televisi.

  • Pasal 13 ayat 2:

Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik b. Lembaga Penyiaran Swasta c. Lembaga Penyiaran Swasta d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

  • Pasal 25 ayat 1:

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

  • Pasal 25 ayat 2:

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi

  • Pasal 26 ayat 1:

Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

terdiri atas:

a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui satelit;

b. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel; dan

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui terestrial

UU No. 32 Tahun 2002 telah mengatur mengenai klasifikasi jasa penyiaran, penyelenggara jasa penyiaran, media dan jaringan yang dipergunakan. Undang-undang ini mengatur industri penyiaran  murni dimana yang menjadi objek dalam peraturan tersebut adalah penyelenggara siaran radio dan televisi yang bersifat satu arah. Para penyelenggara tersebut diantaranya adalah :

  1. Penyelenggara siaran televisi lokal dan nasional, baik perusahaan negara atau swasta, seperti Indosiar, MNC TV, B Channel, Elshinta, TVRI, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, MetroTV, JakTV dan lain-lain
  2. Penyelenggara siaran radio, baik perusahaan negara atau swasta, seperti RRI, Gen, Prambors, Delta, Kayu Manis, Trax, Geronimo dan lain-lain
  3. Penyelenggara siaran televisi kabel berbayar seperti First Media dan TELKOMVision
  4. Penyelenggara siaran televisi satelit berbayar seperi Skynindo, Indovision dan Aora

Penyelenggara siaran televisi tak berbayar dan radio mengandalkan pendapatan dari jeda iklan yang ditampilkan, sedang penyelenggara siaran televisi berbayar mengandalkan iuran bulanan dari para pelanggannya. IPTV memperoleh pendapatan dari iuran para pelanggan tapi IPTV lebih fleksibel karena siaran yang dibayar pelanggan adalah siaran yang ingin ditonton pelanggan saja, selain itu konten yang ada pada IPTV bukan hanya siaran televisi saja. Posisi IPTV pada peraturan ini masih rancu karena belum jelas apakah IPTV dapat dikatakan sebagai objek yang diatur oleh UU No. 32 Tahun 2002 atau tidak.

UU No. 32 Tahun 2002 ini mengatur bahwa jasa penyiaran hanya terdiri dari radio dan televisi. Lembaga yang dapat memberikan layanan penyiaran harus memperoleh izin terlebih dahulu. Lembaga yang dimaksudkan adalah lembaga yang mampu memberikan penyiaran melalui media satelit, kabel atau terestrial. IPTV memang dapat menggunakan media satelit, kabel atau terestrial pada layer 1, yaitu layer fisik. Namun pada layer di atas layer fisik, IPTV menggunakan teknologi berbasis IP yang tidak didefinisikan oleh peraturan ini. Selain itu, penyiaran yang dimaksudkan pada UU No. 32 Tahun 2002 ini adalah penyiaran murni di mana pelanggan tidak dapat berinteraksi, layanan yang dimaksudkan bersifat hanya searah sebab layanan yang bersifat dua arah diatur oleh paket peraturan lain.

B. UU No 36 Tahun 1999

UU No. 36 Tahun 1999 adalah seperangkat peraturan yang mengatur  telekomunikasi. Di sana diatur dan didefinisikan siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara telekomunikasi, kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh penyelenggara telekomunikasi tersebut, jaringan yang digunakan pada layanan telekomunikasi, pentarifan dan lain-lain. Sesuai dengan Pasal 1 pada UU No. 36 Tahun 1999, IPTV sebenarnya dapat dikatakan termasuk jasa telekomunikasi yaitu layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Akantetapi layanan IPTV juga dapat bersifat 1 arah seperti penyiaran, hal inilah yang masih rancu apakah peraturan pada UU No 36 Tahun 1999 dapat digunakan untuk mengatur IPTV atau tidak. UU No. 36 Tahun 1999 dibangun dalam nuansa teknologi yang masih berbasis TDM, belum IP.

Regulasi IPTV di Indonesia Saat Ini

Melihat perkembangan zaman yang serba konvergen, pemerintah merancang seperangkat undang-undang yang akan dipergunakan untuk mengatur IPTV di Indonesia. Ketika masih dalam tahapan rancangan, rancangan undang-undang ini terlebih dahulu dipaparkan kepada publik dengan mencantumkannya pada situs internet milik Departemen Komunikasi dan Informatika pada Juli 2009. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menperoleh kritik dan saran dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dalam industri penyiaran, internet dan telekomunikasi Indonesia.

Setelah melalui berbagai proses, akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur IPTV pada 19 Agustus 2009 melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009. 1 tahun kemudian, peraturan ini kembali diperbaharui dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) Di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan pada 2010 inilah yang sampai saat ini dipergunakan untuk mengatur bisnis IPTV di Indonesia.

Beberapa hal penting yang diatur pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 adalah:

  • Peraturan yang berkaitan dengan definisi IPTV

Definisi dari IPTV telah didefinisikan pada Pasal 1 bagian pertama yaitu “ … IPTV adalah teknologi yang menyediakan layanan konvergen dalam bentuk siaran radio dan televise, video, audio, teks, grafik dan data yang disalurkan ke pelanggan melalui jaringan protocol internet yang menjamin kualitas layanannya, keamanannya, kehandalannya, dan mampu memberikan layanan komunikasi dengan pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif dan real time dengan menggunakan pesawat standar”. Definisi ini sangat mirip dengan definisi IPTV yang sudah terlebih dahulu didefinisikan oleh ITU-T, hal ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari ITU-T akan selalu mempertimbangkan keputusan dan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh ITU-T agar perkembangan IPTV di Indonesia dapat berjalan searah dengan perkembangan IPTV di negara-negara lain.

  • Peraturan yang berkaitan dengan media IPTV

Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Penyelenggara menyelenggarakan layanan IPTV dengan menggunakan media kabel. Kemudian maksud dari ayat 1 tersebut diperjelas oleh Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Media kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jaringan backbone dan backhaul”. Peraturan ini dikeluarkan oleh pemerintah agar kualitas dari layanan IPTV dapat terjamin sehingga masyarakat yang menjadi pelanggan IPTV tidak dirugikan. Media kabel memang memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan media nirkabel sebab media kabel cenderung kebal terhadap interferensi, maupun distorsi. Selain itu kapasitas media nirkabel saat ini masih kalah dibandingkan dengan media kabel, sebagai contoh teknologi serat optik yang saat ini tersedia di pasar sudah sampai pada orde Terabit per detik, hal ini belum dapat dicapai oleh teknologi nirkabel. Dengan demikian maka pelaku usaha yang ingin berkecimpung di dunia IPTV Indonesia harus memiliki akses kepada jaringan kabel backbone dan backhaul yang handal. Kalau dilihat, peraturan ini sangat menguntungkan PT. Telkom sebagai pemilik jaringan kabel terbesar di Indonesia, maka tidak heran bila PT. Telkom menjadi penyedia layanan IPTV pertama di Indonesia.

Pasal 4 pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 ini adalah pasal yang mempertegas pasal 3 ayat 2 pada  Peraturan Menteri 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 yang masih terkesan kurang jelas dan tegas karena hanya berbunyi “Layanan IPTV diselenggarakan dengan menggunakan media kabel”. Semakin jelas dan tegas sebuah peraturan, semakin tinggi tingkat kepastian yang diperoleh oleh masyarakat.

  • Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggara IPTV

Pasal 5 ayat 1 berbunyi “Penyelenggara merupakan Konsorsium yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV”. Kemudian Pasal 5 ayat 2 berbunyi “Izin-izin sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa:

a. Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal;

b. Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/

ISP); dan

c. Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

melalui kabel.”

Dengan demikian, pemerintah telah menetapkan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi penyelenggara layanan IPTV. Persyaratannya tidaklah mudah sebab harus mendapat 3 izin penyelenggaraan. Di sini Depertemen Komunikasi dan Informasi terkesan masih ingin “berbagi kue” kepada instansi-instansi yang ada di Depertemen Komunikasi dan Informasi sebab untuk memperoleh ketiga izin tersebut, calon penyelenggara IPTV harus mengajukan permohonan kepada lebih dari 1 instansi pada Depertemen Komunikasi dan Informasi. Birokrasi yang panjang seperti ini seharusnya sudah dapat dikurangi tanpa mengurangi kualitas seleksi dan penyaringan dalam pemberian izin penyelenggaraan dari pemerintah. Sebaiknya cukup dibutuhkan 1 instansi dengan 1 izin penyelenggaraan saja untuk menjadi penyelenggara IPTV.

  • Peraturan yang berkaitan dengan ruang lingkup layanan IPTV

Pasal 8 berbunyi “Layanan IPTV meliputi:

a. layanan penyiaran (pushed services), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (linier) maupun siaran yang diterima oleh pelanggan pada waktu penerimaan yang diaturnya sendiri (non-linier), serta layanan Pay per View;

b. layanan multimedia (pulled services dan interactive services), yaitu

layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari

pelanggan;

c. layanan transaksi elektronik; dan

d. layanan akses internet untuk kepentingan publik.”

Pasal ini menjelaskan jenis-jenis layanan apa saja yang ada pada IPTV, untuk dapat melakukan layanan-layanan ini, penyelenggara harus memiliki izin atau sertifikat tertentu. Untuk dapat melaksanakan layanan penyiaran (pushed services), penyelenggara layanan IPTV wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel. Untuk dapat memberikan layanan akses internet untuk kepentingan publik, penyelenggara layanan IPTV wajib memiliki Izin Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ ISP).

Sementara itu untuk dapat memberikan layanan multimedia dan transaksi elektronik, penyelenggara wajib terdaftar dan mendapatkan sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya instansi yang berwenang untuk memberikan sertifikasi belum ada dan dicantumkan pada peraturan ini, Menteri dapat membentuk tim untuk memeriksa sistem layanan multimedia dan transaksi elektronik. Tim yang dibentuk oleh Menteri tentunya dapat berubah-ubah dan tidak pasti. Sebaiknya instansi mana yang bertanggung jawab bagi setiap perizinan jenis layanan IPTV dicantumkan pada Peraturan Menteri agar peraturan ini dapat lebih jelas, tegas dan pasti.

  • Peraturan yang berkaitan dengan jaringan dan sistem perangkat

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada Pasal 4 bahwa penyelenggara wajib memiliki akses terhadap jaringan kabel, untuk lebih mempertegas pasal tersebut lagi, maka pada Pasal 11 disebutkan bahwa “Penyelenggara harus memiliki infrastruktur jaringan tetap lokal kabel yang mampu menjamin kecepatan downlink untuk setiap pelanggan.” Namun alangkah lebih baik  apabila kecepatan downlink minimal yang dimaksudkan pada pasal ini dapat disebutkan besarannya agar kualitas dari layanan IPTV dapat sesuai harapan, bukan tidak mungkin di masa depan nanti akan terdapat lebih dari satu perusahaan penyelenggara IPTV sehingga persaingan akan semakin meningkat. Persaingan ini dapat menyebabkan perang harga yang dapat mengorbankan kualitas layanan. Dengan dicantumkannya batas minimal dalam besaran angka yang pasti, maka penurunan kualitas layanan IPTV dapat dihindari. Pencantuman nilai minimal ini juga tidak akan efektif bila tidak disertai seperangkat sanksi bagi penyelenggara yang melanggar.

Gambar 9. IP-STB.

Pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 ini juga diatur mengenai berbagai standar-standar teknis yang harus diikuti oleh penyelenggara jasa layanan IPTV, diantaranya adalah Pasal 15 ayat 1 yang berbunyiPenyelenggara wajib menggunakan sistem perangkat dengan standar dan spesifikasi teknis sesuai dengan standar internasional”. Kemudian pada pasal lain juga dijelaskan lebih lanjut bahwa apabila ada perkembangan standar internasional, maka penyedia layanan harus mengikuti standar tersebut. Standar internasional yang dimaksud di sini adalah standar ITU-T. Sebagaimana telah dipaparkan pada bab 2, ITU-T telah melahirkan berbagai standar yang berhubungan dengan IPTV dan akan melahirkan standar-standar baru demi kelangsungan dunai IPTV. Peraturan Menteri ini menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia patuh dan akan mengikuti standar-standar IPTV yang berasal dari ITU. Hal ini baik sekali karena standar-standar yang dikeluarkan ITU bukanlah standar main-main, tapi standar yang sudah ditelaah dengan serius oleh para pakar telekomunikasi. Selain itu Indonesia juga merupakan State Member dari ITU sehingga segala rekomendasi atau standar yang keluar dari ITU merupakan bagian dari jerih payah perwakilan Indonesia di ITU juga. Memang belum semua standar-standar ITU-T dimasukkan ke dalam peraturan, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai rekomendasi mana saja yang akan dijadikan standar IPTV di Indonesia agar masyarakat dapat memperoleh layanan dari sebuah teknologi terbaru dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, standar yang diberlakukan juga harus mendukung perkembangan industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton perkembangan IPTV, melainkan dapat menjadi pemain di dalamnya.Peraturan Menteri ini mengatur kandungan dalam negeri dari Internet Protocol Set-Top-Box (IP-STB) melalui Pasal 14 ayat 2 yang berbunyi “Internet Protocol Set-Top-Box (IP-STB) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan secara bertahap ditingkatkan sekurang-kurangnya menjadi 50 % (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.“ Pasal ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah agar jaringan dan sistem perangkat yang dipergunakan tidak 100% buatan luar negeri. Peraturan ini dapat memacu industri perangkat lunak dan perangkat keras dalam negeri. Pemerintah mengharapkan terjadi alih teknologi sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi kelak di kemudian hari Indonesia dapat menjadi produsen. Setiap pelanggan IPTV wajib memiliki IP-STB sebab alat ini memiliki fungsi sebagai perantara antara pelanggan dengan sistem. Semakin banyak pelanggan IPTV, semakin banyak pula IP-STB yang dibutuhkan.

  • Peraturan yang berkaitan dengan konten

Paket Peraturan Menteri ini juga mendukung perkembangan konten lokal melalui Pasal 18 yang berbunyi:

(1) Untuk layanan penyiaran (pushed services), Penyelenggara harus menyediakan paling rendah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan konten produksi dalam negeri.

(2) Untuk layanan multimedia (pulled services dan interactive services), Penyelenggara harus menyediakan konten produksi dalam negeri paling rendah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari koleksi konten (content library) yang dimiliki.

(3) Jumlah Penyedia Konten Independen dalam negeri yang berkontribusi dalam penyelenggaraan layanan IPTV paling rendah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari banyaknya penyedia konten di dalam koleksi konten (content library) milik Penyelenggara dan secara bertahap ditingkatkan paling rendah menjadi 50% (lima puluh perseratus) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Konten lokal yang merupakan hasil dari kerja keras anak bangsa harus didukung agar semua keuntungan dari IPTV tidak dibawa ke luar negeri. Bangsa Indonesia tidak boleh terus menerus menjadi konsumen dari produk asing, perlahan tapi pasti bangsa ini harus mampu mengembangkan konten lokalnya dan dikemudian hari mengeksport konten lokal tersebut ke luar negeri.

  • Peraturan yang berkaitan dengan pengamanan dan perlindungan

Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pengamanan dan perlindungan. Penyelenggara wajib melindungi data-data pribadi para pelangganya, selain itu penyelenggara juga harus melindungi konten-konten dari kemungkinan pembajakan. Pembajakan  di Indonesia masih marak dan kurang mendapat tindakan tegas dari pemerintah. Penyelenggara memang wajib melindungi konten dari pembajakan, namun bagaimana bila konten tersebut sudah tersebar di pasaran secara ilegal. Contohnya adalah konten film-film yang dapat dibeli pada layanan IPTV Groovia milik PT. Telkom, dapat dijumpai pada penjual DVD bajakan di pusat-pusat perbelanjaan dengan harga yang murah. Departemen Komunikasi dan Informasi harus melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam mengatasi masalah pembajakan kekayaan intelektual sebab masalah pembajakan kekayaan intelektual ini dapat menjadi penghambat kemajuan IPTV di Indonesia. Untuk apa pelanggan membeli konten lewat IPTV, bila dia dapat memperoleh konten tersebut secara ilegal dengan harga yang cukup terjangkau dari sumber lain.

  • Peraturan yang berkaitan dengan cara menjadi penyelenggaraan layanan IPTV

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh calon penyelenggara layanan IPTV setelah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Tata cara beserta persyaratannya dipaparkan pada Pasal 26 dan 27. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar perusahaan yang dapat menyelengarakan IPTV, bukanlah perusahaan sembarangan.

Kemudian permohonan izin yang diajukan oleh calon penyelenggara layanan IPTV akan dievaluasi. Hal-hal yang menyangkut evaluasi ini diatur oleh Pasal 28. Pada pasal ini, dipaparkan bahwa evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi administratif dan evaluasi teknis. Kemudian pasal 28 ini mengatur juga jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pada kedua evaluasi tersebut. Ketentuan-ketentuan pada pasal ini sudah cukup baik dan jelas sehingga ada estimasi mengenai waktu yang diperlukan oleh masing-masing pihak dalam melakukan proses evaluasi permohonan calon penyelenggara ini.

Setelah dinyatakan lulus evaluasi administratif dan evaluasi teknis, Menteri mengeluarkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV kepada pemohon. Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV ini berlaku untuk 10 tahun dan dapat diperpanjang setelah melalui proses evaluasi. Penyelenggara yang sudah memperoleh izin, dapat mengajukan permohonan perpanjangan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV paling lama 3 bulan sebelum masa laku berakhir. Hal-hal yang menyangkut surat persetujuan ini diatur dengan lengkap pada pasal 29, 30 dan 31.

Dengan mengantongi izin dari Menteri, bukan berarti penyelanggara layanan IPTV dapat dengan bebas beroperasi tanpa evaluasi lagi dari pemerintah. Pasal 32 menyebutkan bahwa “Menteri melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan IPTV secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sekali…”.  Jadi pemerintah melakukan kontrol akan penyelenggaraan IPTV di Indonesia, apabila penyelenggara dianggap tidak memenuhi ketentuan, maka izin penyelenggara tersebut dapat dicabut. Sesuai paparan pasal 33, masyarakat juga boleh memberikan masukan mengenai penyelenggaraan layanan IPTV. Hal ini cukup baik asalkan pelaksanaannya benar-benar dilakukan secara jujur dan disiplin.

  • Peraturan yang berkaitan dengan Sanksi

Peraturan-peraturan yang telah dipaparkan pada pasal-pasal di atas tidak akan lengkap apabila tidak disertai sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Sanksi-sanksi ini diatur pada Pasal 34 dan 35. Bagi pihak-pihak yang melanggar Pasal 3, Pasal 9, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23,Pasal 24 huruf e, dan/atau Pasal 25 dari Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 akan memperoleh sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, tidak diberikan perpanjangan persetujuan dan/atau pencabutan persetujuan. Sanksi yang diberikan sudah cukup tegas. Namun alangkah lebih baik bila penyelenggara yang tidak memenuhi kualitas layanan dapat memperoleh sanksi juga. Batasan kualitas layanan yang dijinkan juga sebaiknya diberikan besaran nilainya berapa berupa angka yang jelas sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat memperoleh layanan IPTV dengan kualitas layanan yang baik meski terdapat perubahan jumlah operator ataupun perang harga.

Semua peraturan yang ada pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 di atas memerlukan komitmen dan konsistensi dari pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut harus mengalami perbaikan di masa depan, namun perbaikan-perbaikan tersebut harus berkesinambungan, adil dan bijak agar tidak merugikan semua pihak yang berkecimpung di dunia IPTV Indonesia.

Regulasi IPTV di Masa Depan

Peraturan-peraturan mengenai IPTV yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum mengatur kompetisi dan tarif pada layanan IPTV dengan jelas dan tegas. Peraturan pemerintah yang mengatur IPTV harus dengan jelas dan tegas mengatur persaingan yang pasti akan muncul ketika penyelenggara IPTV semakain bertambah di masa depan. Persaingan ini tidak hanya dari sesama penyelenggara IPTV, melainkan teknologi-teknologi lain yang di kemudian hari akan muncul. IPTV dapat dikatakan sebagai teknologi yang dapat mematikan usaha televisi kabel dan satelit berbayar yang sudah ada, sekarang ini dampaknya belum terlalu terasa, namun di masa depan dampak dari IPTV terhadap usaha televisi berbayar akan terasa. Peraturan pemerintah di masa depan diharapkan dapat mencakup mengatur hal-hal di atas dengan konsisten, bijak dan adil.

Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 juga belum membahas mengenai layanan purna jual. Kepuasan masyarakat akan jasa layanan IPTV yang telah dibeli harus diatur lebih detail lagi karena konten yang dijual melalui IPTV pasti akan semakin beraneka ragam. Tidak seperti sekarang dimana magnet dari IPTV masih berupa siaran hiburan berupa film. Kualitas layanan tidak hanya mencakup kualitas dari jaringan saja, melainkan kualitas dari konten harus diatur dengan baik agar tidak ada pelanggan yang merasa tertipu. Pemerintah sebaiknya mengatur pula, penipuan atau tindak kriminal yang mungkin terjadi pada konten layanan IPTV di masa depan.

Pemerintah akan mempertimbangkan rekomendasi-rekomendasi yang akan terus dikeluarkan oleh ITU-T di masa depan. Rekomendai-rekomendasi ITU-T tersebut harus disaring terlebih dahulu agar Indonesia tidak dijajah oleh kepentingan asing. Pemerintah jangan serta merta menjadikan semua rekomendasi ITU-T sebagai peraturan resmi yang harus ditaati oleh penyelenggara IPTV di Indonesia, kepentingan nasional harus dilindungi juga.

Pengembangan industri lokal juga bukan berarti bahwa pemerintah memaksakan penyelenggara layanan untuk membeli peralatan buatan Indonesia meski harganya sangat mahal. Pemerintah perlu campur tangan dalam memajukan industri lokal dengan membuat peraturan yang memihak industri lokal dan mendorong industri lokal untuk melakukan produksi masal sehingga harga dari produk yang dihasilkan oleh industri lokal dapat bersaing tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri. Hal ini juga berlaku bagi industri IPTV, alangkah baik bila di masa depan nanti Indonesia dapat memproduksi perangkat-perangkat IPTV. Pemerintah dapat memberikan program bantuan dana atau pinjaman lunak bagi perusahaan lokal yang bersedia memproduksi peralatan pendukung IPTV secara masal. Hal ini tentunya membutuhkan payung hukum yang memadai, maka peraturan pemerintah di masa depan sebaiknya memuat perihal pinjaman lunak atau bantuan bagi industri lokal yang memproduksi perangkat IPTV.

Kesimpulan

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 adalah peraturan mengenai IPTV yang menyempurnakan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya seperti UU no 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan Peraturan Menteri Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/8/2009.
  2. Demi terjaganya kualitas layanan  IPTV, pelaku usaha yang ingin berkecimpung di dunia IPTV Indonesia diberikan kewajiban-kewajiban teknis yang akan dievaluasi baik ketika mengajukan permohonan untuk menjadi penyelenggara layanan, maupun ketika sudah menjadi penyelenggara layanan IPTV.
  3. Persyaratan untuk menjadi penyelenggara layanan IPTV tidaklah mudah sebab harus mendapat 3 izin penyelenggaraan dari instansi yang berbeda. Izin-izin yang diperlukan antara lain adalah Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel
  4. Beberapa rekomendasi dari ITU-T sudah diikuti oleh pemerintah dalam membuat peraturan IPTV agar perkembangan teknologi IPTV di Indonesia dapat bergerak searah dengan perkembangan teknologi IPTV secara global.
  5. Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 mengatur kandungan dalam negeri dari Internet Protocol Set-Top-Box (IP-STB) dan konten lokal agar industri perangkat keras dan perangkat lunak dalam negeri dapat terpacu dan ikut memperoleh keuntungan dari teknologi IPTV.
  6. Persaingan pada industri IPTV baik saat ini maupun di masa depan akan meliputi pensaingan antara sesama penyelenggara layanan maupun layanan yang diberikan oleh teknologi lain.
  7. Penyebaran konten-konten ilegal yang belum berhasil dihentikan dapat menghambat perkembangan layanan IPTV di Indonesia.
  8. Pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 sudah dilengkapi oleh sanki-sanksi yang akan menghukum para pelanggar.

Saran

  1. Menghadapi industri IPTV yang terus berkembang, pemerintah wajib untuk terus memperbaharui perangkat paraturan-peraturan yang telah diterbitkan agar industri ini dapat terus berkembang dan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Masukan dari ITU-T, masyarakat, para pelaku industri dan komunitas pakar telekomunikasi sebaiknya dijadikan bahan pertimbangan.
  2. Batasan kualitas dari layanan IPTV sebaiknya didefinisikan lebih tegas dan jelas lagi dengan menggunakan besaran angka, baik kualitas layanan dari konten maupun jaringan yang dipergunakan oleh peyelenggara.
  3. Sebaiknya cukup dibutuhkan 1 instansi dengan 1 izin penyelenggaraan saja untuk menjadi penyelenggara IPTV demi penyederhanakan birokrasi di dalam Departemen Komunikasi dan Informatika.
  4. Rekomendasi-rekomendasi ITU-T sebaiknya disaring terlebih dahulu oleh pemerintah agar kepentingan nasional dapat terjaga.
  5. Pemerintah hendaknya memberikan berbagai kemudahan bagi industri perangkat keras dan perangkat lunak lokal yang ingin berbisnis dalam industri IPTV. Kemudahan tersebut dapat berbentuk pinjaman lunak dan payung hukum yang mendukung industri lokal tersebut.
  6. Peraturan mengenai persaingan dan pentarifan pada industri IPTV sebaiknya disusun dan secepatnya diberlakukan agar atmosfer usaha yang adil dapat terjaga.
  7. Departemen Komunikasi dan Informasi harus melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam mengatasi masalah pembajakan kekayaan intelektual sebab masalah pembajakan kekayaan intelektual ini dapat menjadi penghambat kemajuan IPTV di Indonesia.
  8. Pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha hendaknya memiliki komitmen dan konsistensi yang baik dalam mematuhi dan menjalankan semua pasal-pasal yang ada pada Peraturan Menteri 11/PER/M.KOMINFO/07/2010, terutama sanksi-sanksi bagi siapapun yang melanggar, tanpa terkecuali.

Referensi

________. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) Di Indonesia

________. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) Di Indonesia

________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Business Monitor International (2012). Asia Pacific Telecommunications June 2012

Business Monitor International (2012). Indonesia Telecommunications Report Q2 2012

Jones, Simon. 2006. IPTV Delivery Architecture. ITU-T IPTV Global Technical Workshop,Seoul

Kawamori, Masahito. 2009. Overview of IPTV Standards of ITU. Seminar on ITU-T Hot Topics for Standardization, Argentina

Kawamori, Masahito. 2010. ITU-T IPTV for Accessibility. ITU-EBU Jaoint Workshop on Accessibility to Broadcasting and IPTV Access for All, Geneva

Tadayoni, Reza. 2006. IPTV – Market, Regulatory Trends and Policy Options in Asia-Pacific, ITU-T IPTV Global Technical Workshop, Seoul

http://telkom.co.id

http://www.itu.int/ITU-T/IPTV/